Network
BERITASOLORAYA.com — Kesejahteraan guru termasuk juga guru honorer tetap menjadi prioritas utama bagi para jajaran Kemendikbud, begitulah yang dikatakan oleh Dirjen GTK Nunuk Suryani.
Menurut yang dipaparkannya, para guru honorer tak usah khawatir karena Kemendikbud akan senantiasa berada di belakang para guru semuanya.
Dirjen GTK itu mengungkapkan bagi para bapak ibu guru honorer yang belum ditempatkan dan belum mendapat kesempatan untuk sampai ada di tahap pengusulan NIP PPPK seperti yang lain, tak perlu sedih karena formasi di pemda belum tersedia.
Ia pun berpesan supaya guru-guru honorer yang tidak mendapat penempatan tetap bersabar dan tetap semangat.
“Kami di sini berusaha sebaik-baiknya,” kata Dirjen GTK. “Tetap menjalankan tugas sebaik-baiknya sebagai guru, karena orang yang baik itu Allah akan berbaik hati juga.”
Belakangan diketahui bahwa kebutuhan PPPK guru yang diterima Kemenpan RB dari pemda sampai tanggal 1 Mei 2023, masih sebanyak 266.560 formasi.
Banyak pelamar P1, P2, P3 dan P4, yang kemudian bersedih hati karena formasi semakin kecil, peluang mereka makin menipis agar benar-benar diangkat menjadi ASN PPPK guru.
Namun, untuk formasi PPPK guru ini kemungkinan masih mungkin bertambah jumlahnya, lantaran Mendikbudristek yang ikut campur tangan dalam pemenuhan kebutuhan PPPK guru ini.
Dilansir BeritaSoloRaya.com dari laman Kemenpan RB, bahwa salah satu langkah yang dilakukan Nadiem Makarim, selaku Mendikbudristek adalah dengan cara mendorong pemda mengusulkan formasi PPPK guru sesuai jumlah kebutuhan Kemendikbud.
Nadiem lanjut mengungkapkan keinginannya agar lebih banyak guru honorer yang akan diangkat menjadi PPPK guru, menyusul 544.292 guru honorer yang telah resmi menjadi PPPK guru.
Untuk mewujudkan harapannya ini, Nadiem mengungkapkan sedang terus berusaha dengan jajaran kementerian “Berbagai upaya terus kami lakukan untuk mengakselerasi pengangkatan guru honorer menjadi PPPK.”
“Jumat lalu saya dengan Kemenpan RB, Kemenkeu, dan Kemendagri mendiskusikan penyelesaian guru honorer secara lebih efisien,” jelasnya.
Baca Juga: SAH, Guru Wajib Tahu, Ada Peraturan Baru dari Kemdikbud Tahun 2023 tentang Uji Kompetensi Berikut Ini...
Mendikbudristek pun mengeluarkan ketiga jurus pamungkasnya untuk menaklukkan permasalahan kurangnya kebutuhan untuk mengangkat para guru honorer ke dalam PPPK guru.
“Inilah komitmen kami, yang akan selalu kami jaga dan kuatkan untuk selalu berada di sisi para guru,” kata Mendikbud dalam acara HUT PGRI Ke-77 “Kami juga terus mendorong pemda untuk berpihak kepada guru.”
Jutsu ke-1: Apabila sampai bulan Maret 2023 pemerintah daerah masih tidak kunjung mengusulkan formasinya dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan, pemerintah pusat bakal turun gunung melengkapi formasi-formasi yang kosong.
Jutsu ke-2: Pemerintah pusat akan memastikan bahwa anggaran gaji dan tunjangan PPPK tidak digunakan untuk kebutuhan lain, di bidang lain selain pendidikan.
