Network
BERITASOLORAYA.com – Menjelang penghapusan tenaga honorer pada bulan November 2023 nanti, ternyata masih banyak masalah yang terjadi, yang memerlukan penanganan segera dari pemerintah.
Salah satu masalah yang berkaitan dengan adanya penghapusan tenaga honorer adalah adanya potensi PHK bagi 7.000 pegawai non ASN di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Berkaitan dengan adanya masalah 7.000 non ASN menjelang terjadinya penghapusan tenaga honorer tersebut, Ketua Bawaslu telah menyampaikan usulan kepada Kemenpan RB.
Lalu bagaimanakah nasib 7.000 tenaga honorer Bawaslu yang terancam kehilangan pekerjaan tersebut? Simak penjelasan lengkapnya di artikel ini.
Baca Juga: CATAT! Ini Jadwal Tayang Drakor 'Hwarang' di NET TV, Tayang Hari Apa Aja? Cek di Sini...
Diketahui, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja telah mendiskusikan tiga skema yang telah dipilih untuk menyelesaikan masalah 7.000 tenaga honorer tersebut bersama Kemenpan RB.
Namun ketiga usulan tersebut belum mendapatkan kesepakatan dari pihak Bawaslu dan juga Kemenpan RB.
Namun, pihak Bawaslu tetap berharap agar Kemenpan RB dapat memilih salah satu usulan tersebut yang dianggap paling menguntungkan bagi tenaga honorer.
