Network
Lebih lanjut, Ia menyampaikan bahwa regulasi jam kerja yang akan diimplementasikan Pemprov DKI Jakarta tersebut juga harus memerhatikan dari segi sektor swasta.
Sebab, tentunya regulasi tersebut menurutnya berdampak terhadap kelangsungan bisnis. Hal itu dikarenakan dalam penerapan tentang kebijakan jam kerja tersebut tentunya membutuhkan waktu bagi sektor swasta supaya dapat menyesuaikannya.
"Biar bagaimanapun mereka pengusaha juga bayar pajak lo dan menyumbang (Pendapatan Asli Daerah) yang besar juga untuk DKI," jelas Kenneth.
Seharusnya, Ia meminta agar Pemprov DKI Jakarta harus lebih fokus pada pelayanan fasilistas transprotasi umum serta perbaikan pelayanannya untuk mengurangi dampak kemacetan di Ibu kota.
Kenneth menyampaikan bahwa pelayanan transportasi umum tersebut harus aman dan nyaman ketika digunakan masyarakat umum di DKI Jakarta. Ia juga menyarankan kepada Pemprov DKI agar dapat menambah armada fasilitas transportasi umum supaya mencukupi jumlah kebutuhan dan permintaan masyarakat.
Selain itu masalah perbaikan layanan transportasi umum, Kenneth juga menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta meningkatkan biaya parkir di setiap kantong parkir di Jakarta. Tentunya hal itu juga harus diawasi dengan pengawasan yang ketat agar menghindari parkir liar.
"Harus diawasi, jangan sampai jadi parkir liar karena nanti biaya tarifnya tidak masuk ke DKI," jelas Kenneth.
Dengan upaya tersebut, Kenneth pun berharap hal itu dapat menekan tingkat kemacetan di Jakarta karena akan berdampak pada berkurangnya penggunaan mobil pribadi.
Baca Juga: INFO BARU NIH, Formasi PPPK Guru 2023 Diperkirakan akan Bertambah, Simak Kabar Selengkapnya di Sini
