Network
BERITASOLORAYA.com – Belum lama ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) membahas telaahan hasil kelulusan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Teknis tahun 2022.
Dalam pembahasan tersebut membuahkan hasil berupa Keputusan Menteri PANRB Nomor 571 Tahun 2023 yang berisi tentang Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknis pada Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2022.
Lebih lanjut, kebijakan reformulasi rekrutmen PPPK teknis ini nantinya berupa pemeringkatan atau ranking pada jabatan yang belum terpenuhi formasinya.
Baca Juga: Mulai Agustus 2023, Guru Dapat Ikuti Seleksi Kepala Sekolah, Ada Persyaratan Baru?
Adapun untuk reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis ditentukan berdasarkan nilai terendah pada jabatan yang sama yang formasinya belum terpenuhi atau pelamar tidak memenuhi nilai ambang batas.
Apabila jabatan tersebut telah diisi, maka tidak bisa digantikan dengan nilai di bawahnya.
“Optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan ini dilakukan bagi peserta Eks THK-II atau peserta non-ASN sebagai bentuk afirmasi bagi mereka yang sudah mengabdi,” kata Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, di Jakarta, pada Rabu, 2 Agustus 2023.
Baca Juga: RUU ASN Diperkirakan Sah Setelah Masa Reses Tanggal 15 Agustus 2023? Ini Kata Anggota DPR RI
Anas juga menyampaikan tujuan dari kebijakan reformulasi ini tidak lain untuk menjaga kualitas dan keadilan dalam pengadaan seleksi PPPK.
Berkaitan dengan hal itu, Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Alex Denni juga mengungkapkan jika pengoptimalisasi pengisian kebutuhan jabatan akan diberlakukan lebih dulu untuk Eks THK-II yang sudah memenuhi reformulasi nulai ambang batas dengan peringkat terbaik.
Dilansir BeritaSoloRaya.com dari laman Menpan, terdapat 567.983 yang telah ditetapkan pemerintah dari keseluruhan total kebutuhan instansi sebanyak 1.200.429.
Baca Juga: Cek Syarat Guru Daftar Seleksi Kepala Sekolah yang Dimulai Bulan Agustus Tahun 2023
Adapun jumlah tersebut mencakup pelamar prioritas untuk guru dan tenaga kesehatan honorer yang bekerja di lingkup instansi pemerintah.
Sementara itu, untuk tingkat kelulusan pada kategori teknis yang bisa dikatakan cukup rendah itulah yang mendorong upaya dilakukannya optimalisasi melalui teknik perangkingan supaya bisa mengisi jabatan yang kosong dalam instansi.***
