Network
Sebagai informasi, MPP merupakan tempat berlangsungnya berbagai kegiatan pelayanan publik dalam satu tempat.
Menteri PANRB menyebutkan kehadiran MPP ini merupakan prioritas kerja Presiden, yakni penyederhanaan birokrasi, dengan menyatukan berbagai layanan yang tadinya terdapat di banyak kantor, menjadi satu gedung dan terintegrasi.
“Kami mendorong di kota ini segera ada MPP. Bahkan nanti bisa menjadi MPP Digital,” imbuhnya.
“Sekitar 50 persennya sudah berada di luar Jawa. Ini artinya pelayanan publik sudah semakin merata, sudah semakin Indonesia-sentris, tidak hanya bagus di kota-kota besar di Jawa,” ujar Menteri PANRB.
Lebih lanjut, Menteri PANRB juga menambahkan bahwa kerja birokrasi harus memiliki dampak yang bisa dirasakan rakyat, salah satunya dengan didorong melalui fokus Reformasi Birokrasi (RB) Tematik.
Dalam menjalankan kerja birokrasi, diperlukan skala prioritas yang dikerjakan. Menyusun skala prioritas perlu menguraikan dulu masalah yang dihadapi.
Menurut tambahan Menteri PANRB, bahwa ada empat fokus untuk mendorong birokrasi yang berdampak, yaitu penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan prioritas aktual Presiden.
Kedepannya, maka kinerja birokrasi harus berorientasi pada hasil atau outcome bukan fokus ke input atau hulu sebagaimana yang dimaksud oleh Menteri PANRB ini.
