Network
“SPTJM ini khususnya di daerah, ini tidak transparan Pak, kenapa tidak transparan? Ya ini nanti saya serahkan datanya ini,” ucap Junimart menceritakan informasi yang didapatnya.
“Banyak tenaga honorer ketika mereka minta supaya didaftarkan di daerahnya itu, kepala daerah, kepala dinas, segala macam tidak mau pak mendaftarkan, padahal ada surat pengangkatan dari tahun sekian ke tahun sekian,” sambungnya.
Berdasarkan hal tersebut, Junimart meminta MenPAN RB dan BKN haruslah bekerjasama dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) agar penentuan jumlah tenaga honorer tidak hanya terpaku pada SPTJM saja.
Baca Juga: Kementerian PANRB Segera Buat Aturan Turunan UU ASN, Disebut-sebut Bakal Begini Nasib Tenaga Honorer
“Saudara menteri jangan terpaku dan BKN jangan terpaku pada SPTJM, inilah gunanya kerjasama dengan BPKP untuk melakukan audit data,” ujar Junimart.
“Dari dulu saya sudah katakan bahwa sekarang ini kalau dulu ada mafia pertahanan sekarang ada mafia tenaga honorer, ini fakta pak di lapangan,” tukasnya.
Sebagai informasi bahwa 2,3 juta tenaga honorer yang diungkapkan oleh KemenPAN RB tersebut berdasarkan data SPTJM.
Sementara berdasarkan informasi dan fakta dilapangan yang diperoleh Junimart Girsang, masih banyak tenaga honorer yang belum terdata, sehingga jumlahnya lebih dari itu.
Seperti diketahui bahwa berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023, semua tenaga honorer di Indonesia harus diangkat menjadi PPPK. Oleh karenanya perbedaan jumlah ini menjadi persoalan yang harus dituntaskan.***
