Network
BERITASOLORAYA.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo men-takedown atau menurunkan 290 konten tentang Pemilu 2024. Konten tersebut berisi hoaks dan ujaran kebencian yang dapat mempengaruhi tahapan pemilu.
Hal itu diungkapkan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, yang dilansir BeritaSoloRaya.com dari laman @bawaslu.go.id, Rabu 29 November 2023.
Ia menambahkan kampanye Pemilu 2024 baru dibuka 28 November 2023 tapi, dari awal November 2023 sudah ada 39 isu hoaks terkait pemilu. Sementara, sejak 17 Juli – 26 November 2023, Kominfo telah menemukan 96 isu hoaks yang tersebar di 355 konten.Baca Juga: Tanpa Tes Fisik dan Non Militer, Berikut Ini Daftar Sekolah Kedinasan di Indonesia yang Banyak Peminat
“Temuan ini harus menjadi perhatian bersama. Sebab, konten negatif yang mengandung hoaks dan ujaran kebencian bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kami sudah menurunkan 290 konten hoaks. Sementara, masih ada 65 konten lain dalam proses take down,” jelasnya.
Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Dani Kustoni, mengatakan Polri juga akan melakukan langkah terbaik untuk menangani konten negatif terkait Pemilu 2024, sehingga pemilu dapat berjalan dengan baik.
Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI bersama Kemenkominfo dan Polri meluncurkan Desk Pengawasan Pemilu 2024 untuk ruang digital, pada Selasa 28 November 2023.
“Temuan ini harus menjadi perhatian bersama. Sebab, konten negatif yang mengandung hoaks dan ujaran kebencian bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kami sudah menurunkan 290 konten hoaks. Sementara, masih ada 65 konten lain dalam proses take down,” jelasnya.
Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Dani Kustoni, mengatakan Polri juga akan melakukan langkah terbaik untuk menangani konten negatif terkait Pemilu 2024, sehingga pemilu dapat berjalan dengan baik.
Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI bersama Kemenkominfo dan Polri meluncurkan Desk Pengawasan Pemilu 2024 untuk ruang digital, pada Selasa 28 November 2023.
Desk tersebut merupakan penguatan sinergi 3 lembaga untuk menangani konten-konten negatif terkait Pemilu 2024 mulai dari pelaporan hingga penurunan konten.
Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, mengatakan mulainya tahapan kampanye pemilu juga diikuti meningkatnya potensi banyaknya informasi yang tidak benar.
Ia menegaskan seharusnya masa kampanye merupakan hak rakyat untuk mendapatkan informasi yang benar terkait Pemilu 2024.
“Hari ini Bawaslu, Kominfo, dan Polri bersinergi untuk meluncurkan Desk Pengawasan Pemilu 2024 agar informasi yang diterima masyarakat itu benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Kami tidak ingin isu hoaks dan ujaran kebencian malah menyesatkan masyarakat,” kata Lolly di Gedung Kominfo, Jakarta.
Ia berharap adanya Desk Pengawasan Pemilu 2024 bisa mencegah penyebaran konten hoaks dan ujaran kebencian. Sehingga pelaksanaan tahapan pemilu bisa berjalan kondusif.
“Hari ini Bawaslu, Kominfo, dan Polri bersinergi untuk meluncurkan Desk Pengawasan Pemilu 2024 agar informasi yang diterima masyarakat itu benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Kami tidak ingin isu hoaks dan ujaran kebencian malah menyesatkan masyarakat,” kata Lolly di Gedung Kominfo, Jakarta.
Ia berharap adanya Desk Pengawasan Pemilu 2024 bisa mencegah penyebaran konten hoaks dan ujaran kebencian. Sehingga pelaksanaan tahapan pemilu bisa berjalan kondusif.
Baca Juga: Kini Disabilitas Bisa Mendapatkan Pekerjaan yang Layak dengan Adanya Permenaker Nomor 21
Tak hanya itu, Bawaslu juga meningkatkan pengawasannya untuk mencegah tindak pidana pemilu.
Tak hanya itu, Bawaslu juga meningkatkan pengawasannya untuk mencegah tindak pidana pemilu.
Bawaslu meminta jajaran pengawas untuk melibatkan masyarakat dalam mengawasi dan menciptakan sarana yang memudahkan publik menyampaikan informasi pelanggaran pemilu.
“Anggota Bawaslu yang berada di pusat hingga daerah, bahkan pengawas di tempat pemungutan suara akan semaksimal mungkin menegakkan peraturan perundangan-undangan," kata Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja.
“Anggota Bawaslu yang berada di pusat hingga daerah, bahkan pengawas di tempat pemungutan suara akan semaksimal mungkin menegakkan peraturan perundangan-undangan," kata Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja.
Kami tidak akan pandang bulu dan tidak akan pilih kasih dalam menindak siapapun yang melanggar peraturan. Kami akan selalu menjaga profesionalitas, netralitas, dan integritas."***
