Network
Dari jumlah PPPK di instansi daerah, dialokasikan guru sebanyak 419.146 formasi, tenaga kesehatan sebanyak 417.196 formasi, serta tenaga teknis sebanyak 547.416 formasi.
Sementara, formasi PPPK akan dikhususkan penataan tenaga honorer atau non ASN.
Anas juga mengungkapkan salah satu bukti konkret penataan tenaga honorer adalah kebijakan melarang PHK massal honorer pada 2023.
Kementerian PANRB juga menerbitkan surat ke seluruh instansi pusat sampai daerah untuk tetap mengalokasikan pembiayaan bagi honorer tahun anggaran 2024.
"Penataan honorer akan dilakukan secara maksimal pada 2024. Salah satunya melalui jalur rekrutmen CASN 2024 sehingga para honorer bisa diangkat menjadi ASN secara bertahap," jelas Anas.
Di sisi lain, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengatakan pihaknya terus berkomitmen bersama pemerintah mengawal proses pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN sesuai amanat UU ASN.
Doli mengungkapkan saat ini pemerintah masih menyusun terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksana UU ASN pengganti UU Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Ia juga mengungkapkan dirinya berkomitmen agar PP pelaksana UU ASN ini bisa selesai sebelum April 2024. Sehingga, tenaga honorer yang telah terdaftar di database BKN bisa diangkat menjadi PPPK.
