Network
Beliau juga menekankan pentingnya menghormati hasil Pemilu dan bersatu untuk membangun Indonesia.
Presiden Jokowi juga mengajukan permintaan kepada jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), baik di tingkat pusat maupun daerah untuk bertindak profesional demi menjaga integritas bangsa.
Baca Juga: Penetapan NIP CPNS dan NI PPPK Guru, Nakes, dan Teknis 2023 Sudah Sampai Mana? Cek Data Update BKN
Arahan tersebut bertujuan agar KPU dan Bawaslu untuk menjalankan tugas mereka dengan profesionalisme dan mempertahankan integritas dalam penyelenggaraan pemilu.
KPU, Bawaslu, dan semua elemen terkait di daerah harus beroperasi secara profesional untuk memastikan integritas pemilu, sehingga suara rakyat dapat diakui sepenuhnya.
Selain itu, menjelang Pemilu yang tinggal 1 pekan lagi. Presiden Jokowi juga mengajak semua Warga Negara Indonesia (WNI) untuk menggunakan hak pilihnya dengan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan memberikan suara sesuai dengan pilihan mereka.
Oleh karena itu, WNI terutama ASN memiliki tanggung jawab penting untuk menggunakan hak pilihnya dengan netral tanpa memihak pihak manapun dan sebisa mungkin menjauhi pilihan Golput (Golongan Putih).
Golput dikhawatirkan dapat mengakibatkan hasil pemilihan yang dilaksanakan tidak mencerminkan aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Dengan tidak golput, ASN memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam Pemilu adalah hasil dari partisipasi yang maksimal.
ASN diharapkan menjunjung tinggi prinsip netralitas dan dapat memanfaatkan hak suaranya dengan baik. Mereka seharusnya tidak memihak kepada pihak manapun.
Penggunaan hak pilih ASN harus dilakukan dengan bijak dan berdasarkan pertimbangan yang matang, tanpa terpengaruh oleh tekanan atau intervensi dari pihak eksternal. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan independensi ASN dan pemerintahan Indonesia.
