Network
BERITASOLORAYA.com – Badan Kepegawaian Negara atau BKN merilis siaran pers terbaru mengenai sanksi netralitas ASN menjelang pelaksanaan Pemilu 2024. Ada pemotongan tukin sebesar 25 persen? Cek faktanya.
Menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, BKN menyampaikan adanya temuan pelanggaran netralitas ASN. Hingga tanggal 31 Januari 2024 lalu, sudah ada 47 laporan pelanggaran yang terdiri dari 42 pelanggaran disiplin dan 5 pelanggaran kode etik.
Dilansir BeritaSoloRaya.com dari laman BKN, data laporan pelanggaran netralitas ASN berpotensi akan terus bergerak selama proses Pemilu 2024.
Perlu diketahui, terdapat dua jenis pelanggaran netralitas ASN yang dilaporkan, antara lain pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik. Sanksi yang ditetapkan untuk dua jenis pelanggaran ini pun berbeda. Berikut penjelasannya.
Pelanggaran Disiplin
Berdasarkan siaran pers BKN dengan nomor 001/RILIS/BKN/II/2024, yang termasuk jenis pelanggaran netralitas ASN berupa disiplin antara lain:
- Aksi pemberian dukungan untuk pasangan calon atau paslon tertentu
- Menjadi anggota dan/atau pengurus parpol
- Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan
- Ikut sebagai peserta kampanye paslon.
Sanksi bagi pelanggaran disiplin antara lain:
- Hukuman disiplin sedang: pemotongan tukin atau tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 6 bulan atau 9 bulan atau 12 bulan
- Hukuman disiplin berat: penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan jabatan selama 12 bulan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, hingga pemberhentian tidak dengan hormat.
Baca Juga: UPDATE Progres Pengisian DRH PPPK 2023 dari BKN, 98 Persen Sudah Rampung
