Network
BERITASOLORAYA.com – Film dokumenter Dirty Vote menuai pro kontra saat diluncurkan di masa tenang kampanye. Film yang diproduksi oleh Watchdoc itu diluncurkan via kanal YouTube, pada Senin 11 Februari 2024 kemarin.
Saat diluncurkan, film dokumenter Dirty Vote langsung menjadi sorotan warganet. Bahkan hingga Selasa 12 Februari 2024 sudah ada 5,4 juta warganet yang menyaksikan film dokumenter Dirty Vote di kanal YouTube.
Dalam film dokumenter berdurasi hampir 2 jam tersebut dijelaskan mengenai dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang dilakukan secara terstruktur sistematis dan masif.
Dugaan kecurangan Pemilu 2024 itu dikupas oleh tiga orang akademisi, yakni Bivitri Susanti, Feri Amsari dan Zainal Arifin Mochtar. Ketiga akademisi tersebut dikenal sebagai pakar hukum tata negara. Ketiganya juga malang melintang sebagai pakar dan tampil di berbagai media massa.
Dalam film dokumenter Dirty Vote, tiga orang akademisi yang menjadi narasumber itu menjelaskan dugaan kecurangan Pemilu 2024, mulai dari putusan MK yang membuka jalan Gibran Rakabuming bisa ikut Pilpres 2024, penunjukan pejabat atau Pj kepala daerah hingga pemberian bansos yang disalurkan langsung oleh Presiden Jokowi.
Baca Juga: 81 Lembaga Quick Count Pemilu 2024 Sudah Diberi Sertifikat oleh KPU, Berikut Daftar Lengkapnya
Di samping itu ketiganya juga mengupas dugaan pelanggaran kampanye dan penggunaan fasilitas negara oleh pejabat dan Menteri Kabinet Indonesia Maju. Para menteri yang disinggung disebut tergabung ke dalam tim kampanye ataupun berafiliasi terhadap salah satu paslon capres cawapres.
Tak berselang lama usai peluncuran film dokumenter Dirty Vote di YouTube, pihak Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran menyampaikan konferensi pers.
Dilansir BeritaSoloRaya.com dari Antara, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran Habiburokhman justru mempertanyakan kapasitas dan kapabilitas para akademisi yang menjadi narasumber di dalam film dokumenter Dirty Vote.
