BERITASOLORAYA.com – Program 1 Juta Guru masih banyak dipertanyakan. Faktor krusial sebagai penyebabnya berkenaan dengan pembiayaan dan tunjangan guru oleh kepala daerah.
Di samping karena perihal pembiayaan gaji dan tunjangan, Program 1 Juta Guru dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah permasalahan.
Masalah PPPK Guru lainnya yang juga krusial adalah adanya penolakan terhadap skema tes seleksi untuk kemudian bisa diangkat menjadi ASN PPPK.
Baca Juga: Maag Sering Kambuh? Kenali Penyebab dan Cara Mencegahnya
Kemudian, ketika program 1 Juta Guru diluncurkan, pada saat yang sama THK-II (Tenaga Honorer Kategori II) yang dinyatakan lulus seleksi PPPK pada tahun 2019 ada sebanyak 34.954.
Namun sayangnya mereka ini masih belum memperoleh SK. Di lain sisi, SK sangat penting sebagai syarat untuk dapat menerima gaji serta tunjangan.
PPPK Guru adalah guru sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Perihal Program 1 Juta Guru dengan sejumlah permasalahannya itu mengemuka saat Tim Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke wilayah Provinsi Sumatera Utara.
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI melakukan safarinya ke Sumatera Utara tepatnya Kabupaten Langkat pada Jumat, 8 April 2022. Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dipimpin oleh Djohar Arifin Husin.
Anggota Komisi X DPR RI yang turut serta dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Langkat adalah Sofyan Tan, Putra Nababan, Ledia Hanifa Amaliah, Ratih Megasari Singkarru, Moh Haerul Amri, Adrianus Asia Sidot, Himmatul Aliyah, Dewi Coryati, dan Desy Ratnasari.
Turut serta mendampingi dari unsur Pemerintah, yaitu Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikbud RI, Yaswardi.
Di samping itu, hadir pula pejabat daerah, seperti Plt Bupati Langkat Syah Afandin dan Ketua DPRD Langkat Donny Setha, serta jajaran terkait lainnya.
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI itu dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan formasi guru dan tenaga kependidikan.
Diketahui bahwa pada saat ini diselenggarakan Program 1 Juta Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) formasi PPPK. Juga, untuk mengawasi tentang implementasi kurikulum prototipe atau merdeka belajar.
Menurut Tim Komisi X DPR RI, Program 1 Juta Guru merupakan program yang disambut baik oleh berbagai pihak. Program ini bermanfaat untuk upaya meningkatkan kesejahteraan guru.
Baca Juga: Ade Armando Dipukuli Massa di Depan Gedung DPR, Pelaku Pemukulan Ditangkap
Namun, berdasarkan temuan Tim Komisi X DPR RI, dalam pelaksanaannya masih teridentifikasi beberapa permasalahan.
“Masalah guru honorer yang kita soroti. Langkat sudah kita perjuangkan dapat jatah 2.500 guru honorer yang harus diangkat jadi pegawai negara.
Tapi, kita kecewa saat tes pertama hanya dua yang lulus. Artinya, ada yang tidak serius,” ungkap Djohar yang memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Langkat.
Djohar, juga anggota Komisi X DPR RI lainnya, berharap bahwa guru honorer yang telah lama mengabdi sekira 20-30 tahun tidak perlu lagi untuk diuji, sebagaimana awal janji pemerintah.
Baca Juga: Selamatkan Ade Armando, Polda Metro Jaya Tembakkan Gas Air Mata
“Mereka sudah menghasilkan banyak orang. Tidak perlu tes lagi yang beratkan mereka. Jadi, mereka kecewa seharusnya mendapatkan penghargaan dari pemerintah tapi malah tidak,” tambah Djohar.***