Usia Guru Honorer yang Ingin Jadi ASN Perlu Diperhatikan, Ini Batas Maksimal dari Menpan RB

11 Agustus 2022, 19:52 WIB
syarat honorer diangkat menjadi ASN, salah satunya usia /Diskominfo Bandung/

BERITASOLORAYA.com – Melalui surat edaran (SE) nomor B/1511/M.SM.01.00/2022, Menpan RB memberikan ketentuan bagi guru honorer yang akan ikut seleksi calon PNS dan PPPK.

Ketentuan ini menjadi syarat mutlak dan harus dipenuhi bagi guru honorer dan pegawai non ASN yang bekerja di instansi pemerintah sebelum status honorer dihapuskan.

Salah satu syarat yang ditetapkan Menpan RB adalah terkait usia. Baik itu batas usia minimal atau usia maksimal honorer yang berpeluang menjadi ASN.

Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan surat yang menyebutkan tidak ada lagi pegawai non ASN atau guru honorer yang dapat bekerja di instansi pemerintah di mana nantinya hanya terdiri dari PNS dan PPPK.

Baca Juga: Dapat Panggilan Wawancara Kerja Lewat Email, Haruskah Dibalas? Ini Saran Kemnaker

Peraturan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah tertuang dalam SE (surat edaran) Menpan RB tertanggal 31 Mei 2022 yang menindaklanjuti PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK yang diundangkan pada 28 November 2018.

Imbasnya lima tahun kemudian atau tepatnya 28 November 2023 status tenaga honorer tidak lagi dapat bekerja di instansi terkait.

Maka dari itu, pegawai non ASN dan guru honorer yang bekerja di instansi pemerintah harus segera dilakukan pendataan agar yang memenuhi ketentuan bisa diikut sertakan dalam seleksi PPPK dan calon PNS.

Baca Juga: Informasi Penting Pengangkatan Tenaga Honorer pada PPPK 2022, Ternyata Begini Ketentuannya

Terkait batas usia maksimal guru honorer yang dapat ikut serta program ini Menpan RB menentukan usia 56 tahun pada Desember 2021.

Sementara usia minimal yang bisa ikut serta adalah guru honorer atau pegawai non ASN yang berusia 20 tahun pada bulan yang sama yakni per Desember 2021.

Adapun persyaratan lain yang ditetapkan Menpan RB adalah sebagai berikut:

1. Berstatus sebagai Tenaga Honorer Kategori II (THK-2) yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan Pegawai non ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah.

Baca Juga: Hasil Pertandingan Real Madrid vs Eintracht Frankfurt, Skuad Ancelotti Juara UEFA Super Cup 2022

2. Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk Instansi Pusat dan APBD untuk instansi Daerah. Bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga.

3. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja.

4. Telah bekerja paling singkat satu tahun pada tanggal 31 Desember 2021.

Baca Juga: Alhamdulillah, Indonesia Lolos ke Final AFF U16, Tumbangkan Myanmar Lewat Drama Adu Penalti

Adanya peraturan Menpan RB yang diterbitkan pada 22 Juli 2022 ini bermaksud untuk mewujudkan kejelasan status, karier dan kesejahteraan pegawai yang bersangkutan.

Dengan diangkatnya guru honorer dan pegawai non ASN menjadi ASN, tentu kesejahteraan lebih terjamin baik untuk saat tersebut atau di masa depan.

Selain sudah memenuhi persyaratan, pegawai non ASN dan guru honorer juga diharuskan memberikan data pada PPK di instansinya untuk pendataan lebih lanjut.

Baca Juga: 7 Tempat Wisata Kuliner di Bogor, Makanan Terjangkau hingga Legendaris

Maka dari itu, Menpan RB mengimbau para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk segera menyampaikan data pegawai non ASN yang ada di lingkungannya paling lambat pada 30 September 2022.***

Editor: Syifa Alfi Wahyudi

Sumber: MenPAN-RB

Tags

Terkini

Terpopuler