Network
BERITASOLORAYA.com – Baru-baru ini terdapat info terbaru terkait adanya Surat Edaran (SE) dari Menpan RB tentang pendataan dan pemetaan tenaga honorer atau pegawai Non ASN di lingkungan instansi pemerintah.
Berdasarkan Surat Edaran (SE) tersebut, Menpan RB mengimbau kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk segera melakukan pendataan dan pemetaan terhadap tenaga honorer yang bekerja di lingkungan pemerintah masing-masing.
Imbauan tersebut sebagai bentuk tindak lanjut dari pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca Juga: Gempa Bumi Magnitudo 3,5 Mengguncang Konawe Selatan, Getaran Dirasakan Hingga Daerah Ini
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tersebut dijelaskan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansinya terdiri dari PNS dan PPPK.
Kemudian dalam Surat Edaran (SE) Menpan RB tersebut, terdapat lima kategori tenaga honorer atau pegawai Non ASN yang bekerja di lingkungan pemerintah yang belum berhak diikutsertakan pada seleksi CPNS maupun PPPK.
Inilah 5 kategori tenaga honorer atau pegawai Non ASN yang bekerja di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah yang belum bisa diikutsertakan mengikuti seleksi CPNS maupun PPPK:
- Tenaga honorer yang bukan berstatus THK-2
Bagi tenaga honorer atau pegawai Non ASN yang belum memenuhi syarat untuk diikutsertakan dalam seleksi CPNS maupun PPPK yaitu belum termasuk dalam kategori THK-2.
