Network
BERITASOLORAYA.com – Menyambut tahun 2023, Nadiem Anwar Makarim selaku Mendikbudristek memiliki harapan cerah untuk guru honorer.
Salah satu komitmen Nadiem dalam menyejahterakan guru honorer adalah mengangkat para guru honorer menjadi pegawai ASN dengan status PPPK.
Pengadaan formasi PPPK guru tahun 2022 yang mencapai tiga ratus ribu lebih menjadi langkah Nadiem dalam mewujudkan target tersebut.
Untuk tahun 2023, Mendikbudristek menargetkan sebanyak 600 ribu guru honorer dapat menjadi pegawai PPPK.
“Tahun lalu sudah ada sekitar 300 ribu guru honorer menjadi PPPK dan tahun ini Alhamdulillahnya semakin banyak Pemda yang bersemangat mendukung, sehingga kita dapatkan formasi sekitar 319 ribu,” ujar Mendikbudristek tersebut, dikutip BeritaSoloRaya.com dari Antara News.
Nadiem berharap, tahun depan atau tahun 2023 sebanyak 600 ribu guru honorer sudah menjadi PPPK lewat rekrutmen besar-besaran sepanjang sejarah ini.
Rekrutmen guru PPPK akan terus dilakukan hingga memenuhi kebutuhan guru di Indonesia.
Baca Juga: Honorer Wajib Tahu Sistem Penilaian Seleksi PPPK 2022 Sebelum Jadi ASN, Simak!
Dengan harapan tersebut, Nadiem juga menekankan bahwa dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan sebagai pihak yang menyampaikan usulan formasi.
“Guru honorer akan menjadi ASN PPPK jika pemerintah daerah (Pemda) mengizinkan ajuan formasi dari daerahnya,” ujarnya.
Demi terwujudnya harapan 600 ribu guru honorer menjadi PPPK di tahun 2023, Kemdikbud terus mendorong perubahan dalam aturan seleksi untuk guru ASN PPPK.
Baca Juga: Ada Harapan Cerah untuk Guru Honorer dari Kemdikbud, Nadiem Sampaikan Hal Ini
Nadiem berujar hal tersebut merupakan langkah untuk mengakomodasi masukan dari para guru honorer, sehingga seleksi PPPK yang berkeadilan bisa didapatkan.
“Sekarang, kita prioritaskan guru-guru honorer di sekolah negeri untuk dapat diangkat di sekolah tempatnya mengabdi selama ini,” jelas Mendikbudristek.
Sebelumnya, terdapat masalah adanya kekurangan guru yang terjadi di Kota Pontianak, yang disebutkan karena ada guru yang memasuki masa pensiun setiap tahun.
Baca Juga: Seru, 5 Tempat Wisata di Klaten yang Paling Hits dan Populer. Harga Merakyat tapi Bikin Fresh
Untuk menghadapi masalah tersebut, Pemda Kota Pontianak telah mengambil langkah strategis sebagai bentuk penyelesaiannya.
“Tahun ini ada 456 PPPK yang kita rekrut, selain itu ada tenaga kerja yang kita rekrut dengan pemberian gaji dari BOSDA senilai UMR yaitu sebesar Rp2.750.000 per bulan,” tutur Edi Rusdi Kamtono, Wali Kota Pontianak.
Dalam kesempatan yang sama, Nunuk Suryani selaku Pelaksana tugas atau Plt. Dirjen GTK Kemdikbud mengatakan bahwa formasi pengadaan ASN PPPK untuk Tenaga Kependidikan telah diusulkan untuk penerimaan tahun 2023.
Baca Juga: Ternyata Hanya 5 Kategori Tenaga Honorer Ini yang Didata oleh BKN, THK-II Jumlahnya Lebih Sedikit
“Kami upayakan tahun depan akan diusulkan formasi ASN PPPK bagi tenaga kependidikan,” tutur Nunuk.
“Setelah kami berkoordinasi dengan Kemenpanrb, tenaga kependidikan yang bisa diusulkan adalah mereka yang mempunyai jabatan fungsional seperti pustakawan, laporan, kepala laboratorium,” tambahnya.***
