Network
Kebijakan yang kedua, UU APBN serta Peraturan Menteri Keuangan akan dirancang untuk mengatur secara spesifik bahwa anggaran tunjangan dan gaji PPPK tidak dapat digunakan untuk kebutuhan lain.
Bahkan, anggaran untuk gaji dan tunjangan tersebut tidak dapat digunakan untuk kebutuhan pendidikan lain, karena hanya boleh digunakan sesuai penetapan anggaran.
Adapun kebijakan Kemdikbud yang ketiga soal pengadaan ASN PPPK guru adalah dana untuk pengangkatan pegawai PPPK hanya akan ditransfer ke pemda dengan catatan pengangkatan sudah dilakukan.***
