Syaiful juga memaparkan “Karena memang kebijakannya belum holistik,” Ketua Komisi X tersebut melanjutkan “Ketika pemerintah hanya memberikan dana untuk gaji, tunjangannya dari pemerintah daerah.”
Masalahnya, APBD yang dimiliki pemda tidak cukup. “Sementara banyak pemerintah daerah yang nggak cukup APBD-nya. Maunya pemda, baik tunjangan maupun gaji pokoknya dibebankan pada APBN,” sambungnya.***