Network
Menurutnya, mengapa sudah diadakan mororatorium padahal kebijakan yang baru belum dilaksanakan sampai selesai.
Ia juga menambahkan, kalau sebenarnya seluruh Komisi DPR berpihak pada sekolah swasta karena sekolah swasta lebih dulu ada dibanding sekolah negeri.
Illiza mengungkapkan kalau bahwa kondisi keuangan untuk membiayai para guru honorer dan swasta dalam pengadaan PPPK guru ini cukup miris.
Baca Juga: Pendaftaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur Masih Dibuka Hingga 3 Mei, Inilah 15 Dokumen Pentingnya...
Sebab, Kemendikbudristek yang tak jelas mengenai anggaran 20% tersebut, bahwa infrastruktur dan gaji bagi formasi tersebut juga akan dimasukkan ke dalam anggaran itu.
Ledia Hanifah Amaliah, anggota Komisi X DPR, pada Mei 2022 lalu mengungkapkan, bahwa memang sudah ada yang disepakati dengan Komisi X yang mana hal tersebut telah menjadi concern untuk seluruh anggota komisinya.
Menurut yang diterangkan anggota Komisi X DPR RI tersebut, kalau sebagian dari para guru honorer yang telah lulus passing grade-nya tetapi formasinya kosong semua ini diatur oleh pusat.
Baca Juga: Pendaftaran Anggota Bawaslu Provinsi 3 Hari Lagi Ditutup, Inilah 12 Persyaratannya...
Ledia pun menanggapi permasalahan ini, “Karenanya, kami mendorong supaya mereka tidak harus di tes lagi.”
“Jadi mereka mendaftar tetapi sudah disiapkan langsung penempatan, tidak perlu ada seleksi lagi karena pada dasarnya mereka sudah lolos seleksi,” ujar Ledia menerangkan.
