Network
Salah satunya adalah karena data siswa tersebut belum dinyatakan Layak PIP oleh satuan pendidikan melalui tanda centang Layak PIP di Dapodik.
Selain itu, meskipun tanda centang Layak PIP sudah dicantumkan, namun data peserta didik tersebut masih belum valid karena terdapat ketidaksesuaian pada variabel seperti NIK, NISN, tanggal lahir, atau nama ibu kandung.
Untuk mengantisipasi terjadinya kasus tersebut yang perlu disiapkan adalah langkah-langkah yang matang dalam pengusulan PIP fase ke-2 tahun 2023.
Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengimbau satuan pendidikan untuk melakukan tindakan pro-aktif dalam pendataan terhadap seluruh peserta didiknya yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin yang berpotensi dinyatakan Layak PIP.
Baca Juga: Perpres Nomor 21 Tahun 2023, Jam Kerja Baru ASN PNS dan PPPK Boleh Fleksibel Asalkan Begini
Dalam melakukan pendataan, satuan pendidikan perlu memastikan bahwa data yang terkumpul akurat dan valid, dan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan untuk pemutakhiran data peserta didik yang dinyatakan Layak PIP.
Dengan cara ini, diharapkan dapat tercipta kesetaraan dalam akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin yang membutuhkan bantuan PIP untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
Selanjutnya, satuan pendidikan perlu memperhatikan secara seksama dan tuntas terhadap keterisian data peserta didik yang dinyatakan Layak PIP.
Hal ini harus dilakukan agar data yang terkumpul seluruhnya lengkap, valid, dan logis untuk empat variabel utama, yaitu NIK, NISN, Tanggal Lahir, dan Nama Ibu Kandung.
Baca Juga: Presiden Jokowi Imbau ASN PNS dan PPPK Harus Sudah Pakai Aturan Baru Sebelum…
