Network
BERITASOLORAYA.com - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta para guru untuk dapat beradaptasi dan antisipasi untuk menyikapi era digitalisasi pendidikan yang berkembang pesat untuk kemajuan pembelajaran dengan kemunculan ChatGPT.
Ketua Umum PB PGRI Prof. Dr. Unifah Rosyidi, menyampaikan salah satu perkembangan pendidikan patut diimbangi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) guru jika perannya tidak ingin tergantikan.
Hal itu disebabkan oleh kemunculan fitur penyedia jawaban yang bekerja dengan bantuan AI atau Artificial intelligence, untuk memberi jawaban dari pertanyaan yang diajukan secara mendetail, salah satunya yaitu ChatGPT.
Di sela halal bihalal PGRI Provinsi Jawa Tengah, Minggu, 7 Mei di Semarang, ia mengakui saat ini jika para guru tengah menghadapi digitalisasi pendidikan dengan pembelajaran yang berlangsung secara luar biasa.
Baca Juga: Daftar Rekrutmen Bersama BUMN 2023, Ini Syarat Membuat SKCK untuk Kelengkapan Dokumen Pendaftaran
"Sekarang ini kita kan menghadapi ChatGPT, digitalisasi pendidikan, dengan pembelajaran yang luar biasa," ujar Prof. Dr. Unifah Rosyidi.
Ia berharap guru dapat mengantisipasi meskipun peran mereka sebenarnya tidak tergantikan.
"Kalau tidak antisipatif, mereka (guru) bisa tergantikan. Walaupun, sebenarnya guru enggak bisa digantikan, tetapi kan harus di-'endridge', ditingkatkan 'capacity'-nya," katanya.
Artinya, Prof. Dr. Unifah Rosyidi menyampaikan jika guru harus difasilitasi terkait bagaimana mereka memiliki empati, agar mereka dapat mengangkat dan mendorong semangat anak didiknya.
Hal itu tentunya tidak dapat diberikan oleh AI atau teknologi kecerdasan buatan.
Namun demikian, ia juga menyebut jika guru memiliki Persoalan yaitu kesejahteraan, dan lain sebagainya yang tetap harus diperjuangkan.
Baca Juga: Pengajuan Pinjaman 100 Juta Masih Dibuka Tanpa Jaminan, Simak Info KUR BRI Terbaru Beriku Ini
"Kami 'committed' kepada guru PPPK, juga kepada guru-guru yang belum disertifikasi. Jadi, memang masih banyak persoalannya," katanya.
Prof. Drs. Unifah Rosyidi menyampaikan PGRI akan terus berupaya demi memperjuangkan kesejahteraan guru melalui langkah konstruktif.
Itu bertujuan agar permasalahan bisa terurai sedikit demi sedikit. Salah satunya yaitu pembatalan terhadap sejumlah 3.043 guru yang lulus tes PPPK, pihaknya telah melakukan komunikasi.
"Kami melakukan dialog konstruktif, misalnya 3.043 guru bisa diangkat berikutnya. Kemudian di PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 212 /PMK.07/2022 sudah tersedia gaji penuh dari pusat ke daerah," ujarnya.
Menurutnya, sebab guru honorer sejak dulu belum dapat diangkat bermuara pada persoalan gaji. Keberadaan PMK tersebut seolah dapat menjamin ketersediaan gaji bagi guru yang diangkat PPPK.
Ia berharap kepada PGRI di semua tingkatan dapat melaksanakan komunikasi efektif dengan pemerintah daerah. Sejak lama gaji telah menjadi masalah. Kini persoalan tersebut sudah tersedia.
Selain gaji, sertifikasi menurutnya juga merupakan persoalan tersendiri. Hingga kini banyak guru yang belum memperoleh sertifikasi karena prosesnya yang dianggap berbelit dan panjang. Untuk itu dia berharap pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan.
"Pertama, kami mohon prosesnya disederhanakan, seperti di Dikti, pakai portofolio. Kan ada sistemnya. Terus yang kedua, kalau ada antrian panjang mereka diberikan tambahan agar merasa berdaya," pungkasnya.***
