Network
BERITASOLORAYA.com - Masalah guru honorer akhir-akhir ini mengkhawatirkan Kemendikbud. Kemendikbud bahkan harus meminta agar Kemenpan RB membuka kembali proses pengusulan kebutuhan, agar pemda dapat menambah usulan kebutuhannya pada pengadaan PPPK guru 2023 ini.
Diketahui, usulan PPPK guru 2023 yang diajukan oleh pemda nyatanya masih sangat minim bahkan jumlahnya tak mampu mengimbangi separuh formasi yang diusulkan oleh Kemenpan RB.
Penetapan kebutuhan kembali dibuka sejak beberapa hari lalu, dan kebutuhan yang diajukan bisa menyerap lebih banyak guru honorer dalam seleksi PPPK guru 2023.
Usulan kebutuhan PPPK guru 2023 yang masuk per 1 Mei dikabarkan oleh Kemenpan RB, jumlahnya hanya sebanyak 266.560 kebutuhan.
Demi terpenuhinya target pengangkatan guru honorer, pemerintah pusat mengimbau pemerintah daerah agar menambahkan formasi dalam pengadaan PPPK guru 2023.
Kemendikbudristek, bersama Kemenpan RB dan Kemenkeu RI kompak melakukan koordinasi dan juga sinkronisasi dengan banyak pemerintah daerah agar mau mengusulkan kebutuhan yang lebih banyak dalam formasi PPPK guru 2023.
Memaksimalkan kuota formasi dilakukan sebagai dukungan instansi daerah pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru di daerahnya masing-masing.
Baca Juga: BERSIAP, Guru Diminta Kemdikbud Hadir di Agenda Tanggal 24 Juli 2023 tentang Kurikulum Merdeka…
Prof. Nunuk sebagai Dirjen GTK Kemendikbud mengatakan bahwa Kemendikbud mengimbau seluruh pemda memaksimalkan jumlah kuota kebutuhan.
“Agar formasi 601.174 PPPK guru 2023 terpenuhi, kami mohon agar membuka dan juga menambah lagi jumlah formasi,” ucapnya.
Sebagaimana diketahui, fokus utama Kemendikbud adalah menuntaskan sisa-sisa guru honorer menjadi ASN PPPK di tahun 2023 ini.
Sangat disayangkan jumlah usulan kebutuhan pemda sangat sedikit, sebab itu Kemendikbud, Kemenpan RB, dan Kemenkeu melakukan koordinasi dengan pemda agar mengusulkan kebutuhan yang lebih banyak.
Hal ini menjadi bentuk realisasi dari pernyataan Kemendikbud untuk mendorong pemda mengusulkan formasi guru, yang sesuai dengan jumlah formasi pemerintah pusat.
Untuk menyelesaikan permasalahan guru honorer, kabarnya pemerintah pusat mengungkapkan bahwa PP baru bisa terbit pada tahun depan.
Namun, DPR mendesak agar PP tersebut terbit paling lambat bulan Oktober nanti, mengingat bulan November status tenaga honorer akan dihapus.
Rencana penerbitan RPP manajemen bagi PPPK ini dibocorkan oleh Dede Yusuf selaku Wakil Ketua Komisi X DPR. Komisi X telah mendesak supaya RPP secepatnya dikeluarkan pada bulan Oktober, tidak boleh sampai di tahun 2024.
Baca Juga: TIPS Lolos Passing Grade PPG, Guru Wajib Tahu Jumlah Soal yang Harus Dijawab Benar. Simak..
“Nggak bisa dengan mengatakan ‘kami baru 2024 mampu menyelesaikan ini’ nggak bisa, harus tahun ini,” tegas Dede Yusuf, “Maka keluarlah RPP yang akan keluar di bulan Oktober.”
Wakil Ketua Komisi X tersebut juga mengatakan, “Kami mengatakan untuk segera finalisasi. jika sampai Oktober daerah tak kunjung tambah formasi, ambil alih oleh pemerintah pusat melalui PP yang akan diterbitkan di bulan Oktober.”
Maka, resmi guru honorer tinggal menunggu RPP manajemen pada bulan Oktober nanti, untuk mengetahui nasibnya kelak.***
