BERITASOLORAYA.com – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan berfokus pada beberapa program prioritas dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024, menyusul tahun terakhir pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Dilansir BeritaSoloRaya.com dari laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia pada Rabu, 22 Februari 2023, berikut adalah pernyataan resmi dari Menkeu.
“Sesuai arahan Pak Jokowi bahwa 2024 merupakan tahun terakhir dari pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden. Oleh karenanya, berbagai program prioritas akan dilakukan di dalam pelaksanaannya”.
Baca Juga: Viral Seorang Polisi Jadi Imam Shalat Berjamaah, Makmumnya Para Napi di dalam Penjara
Pernyataan Menkeu ini dikemukakan usai menghadiri rapat terbatas (ratas) di kantor Presiden dan dipimpin langsung oleh Presiden mengenai Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2024.
Dikatakan, fokus jangka pendek pemerintah untuk tahun 2024 adalah menghapus kemiskinan ekstrem hingga 0 persen, serta penurunan angka stunting menuju 3%.
Dengan kata lain, total keseluruhan kemiskinan akan menurun, termasuk kebutuhan untuk pendanaannya akan diprioritaskan untuk tahun ini dan tahun depan.
Sedangkan, untuk penurunan stunting, Menkeu menerangkan bahwa presiden telah memberikan arahan kepada kepala daerah untuk mampu menurunkan stunting ke angka tersebut.
Baca Juga: Skema Pencairan TPG 2023 Resmi Berubah, Guru Sertifikasi Wajib Tahu, Begini Alurnya
“Jadi dua hal ini kemiskinan ekstrem di tahun 2024 yang harus 0 persen dan kemudian kemiskinan headline adalah di 6,5 hingga 7,5. Sedangkan untuk stunting diharapkan untuk turun ke 3,8%”.
Lantas, ia sendiri tak menampik bahwa untuk mewujudkan program tersebut dibutuhkan upaya tambahan yang keras.
Sementara itu, dalam menjaga tren investasi tahun 2023 dan 2024, Menkeu Sri Mulyani memastikan bahwa pemerintah akan lebih memperkuat dukungannya dalam bidang tersebut.
Disebutkan, upaya tersebut akan dilakukan melalui berbagai perubahan regulasi yang telah dicapai, sehingga fokusnya tahun 2024 adalah pelaksanaan Undang-Undang P2SK, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
Selanjutnya, Menkeu menambahkan, usaha pemerintah ialah dengan menggunakan insentif fiskal untuk mendukung transformasi industri.
Menurutnya lagi, diperlukan juga untuk menggunakan insentif fiskal dalam bentuk tax holiday super deduction vokasi, riset, untuk vokasi, dan tax allowance dalam rangka untuk mendukung berbagai transformasi industri.
Insentif fiskal ini diutamakan bagi industri berbasis sumber daya alam yang memperkuat ekosistem industri otomotif yang berbasiskan elektronik, elektrik, juga baterai.
Lebih jauh, Menkeu mengatakan fokus pemerintah selanjutnya tetap pada infrastruktur guna meningkatkan produktivitas dan competitiveness dari perekonomian Indonesia.
Dengan landasan tersebut, menurut perkiraan Menkeu, maka pada tahun depan anggaran akan dijaga, sekaligus menumbuhkan pendapatan negara tumbuh dengan tax ratio yang terus meningkat.
Belanja negara, dikatakannya, akan dijaga secara disiplin sesuai prioritas agenda nasional.
Dan, untuk awal tahun depan, Menkeu juga perkirakan defisit semakin menurun pada level 2,16 hingga 2,64% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dengan primary balance mendekati 0.
Di samping itu, Menkeu juga memastikan untuk terus menjaga pertumbuhan ekonomi tahun ini maupun tahun depan, supaya tetap tumbuh baik layaknya di tahun 2022 lalu, yakni dengan angka di atas 5%.***