BERITASOLORAYA.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) hingga 21 Agustus 2023 telah berhasil menghentikan akses menuju 14.297 aplikasi maupun situs yang berisi konten produk keuangan tidak resmi atau ilegal. Disampaikan langsung oleh Menkominfo Budi Arie Setiadi, jumlah tersebut dihasilkan dari upaya memutus akses terhadap konten produk keuangan ilegal sejak tahun 2016 lalu.
Ia menuturkan, jika selama ini keberadaan situs dan aplikasi keuangan ilegal yang berkedok situs investasi saham hingga penyedia uang palsu itu telah merugikan masyarakat.
Terlebih, peredaran situs maupun aplikasi keuangan ilegal tidak terdaftar pada Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).
"Sejak tahun 2016 sampai 21 Agustus 2023, kami telah melakukan pemutusan akses dan take down (menurunkan) terhadap 14.297 situs dan konten terkait berbagai produk keuangan ilegal yang dilaporkan oleh instansi pengawas sektor," jelas Menkominfo Budi Arie pada suatu acara diskusi keuangan dikutip oleh BeritaSoloRaya.com dari Antara.
Ia menuturkan beberapa situs dan aplikasi produk keuangan ilegal yang telah diputus aksesnya oleh Kemenkominfo berupa investasi penjualan saham tanpa izin, perdagangan aset kripto ilegal, penyedia investasi ilegal, sampai penyedia uang palsu.
“Ada juga penyediaan trading (jual-beli) komunitas ilegal termasuk kegiatan robot trading. Kami tentu tidak tinggal diam," tegas Budi Arie.
Tak hanya memutus akses kepada 14.297 situs, aplikasi juga menghapus konten keuangan ilegal, Kemenkominfo juga menangani permasalahan informatika dari hulu ke hilir.
Baca Juga: DIKASIH INFO, Menpan RB Rilis Formasi CPNS 2023 untuk Mahkamah Agung, Formasinya Deal Segini…
Pada tingkat hulu, Kemenkominfo meningkatkan literasi dan kecakapan digital masyarakat melalui sosialisasi Gerakan Nasional Literasi Digital bersinergi dengan 141 mitra, kampanye, juga edukasi.
Tak hanya itu Kementerian Kominfo juga menyediakan bermacam kegiatan edukasi dan pelatihan untuk seluruh masyarakat Indonesia.
"Di tingkat menengah, kami melakukan monitoring (pemantauan) dan penanganan konten produk keuangan ilegal di internet dengan melakukan kerja sama bersama pengelola platform media sosial untuk take down (menurunkan) konten produk keuangan ilegal dan situs terkait," ujar Menkominfo.
Untuk di tingkat hilir, Kementerian Kominfo memberikan dukungan berupa data pada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri demi melakukan penegakan hukum para pembuat dan penyebar produk keuangan ilegal.
Meski berbagai upaya telah dilakukan oleh Kemenkominfo, Menteri Budi Arie akan tetap mengingatkan masyarakat untuk lebih cermat juga berhati-hati dalam memilih produk keuangan.
"Dengan akses keuangan digital yang makin signifikan, kami berharap agar masyarakat dan publik luas semakin berhati-hati dalam memilih produk digital yang digunakan," himbau Menkominfo.***