Network
Kemdikbud menyebutkan ada sekitar 1,6 juta guru yang belum mengikuti PPG Dalam Jabatan. Hal ini menjadi penghambat guru untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi.
“Kalau kita diam saja dan mengikuti peraturan lama di mana disebut tunjangan profesi, maka mereka akan menunggu lebih dari 20 tahun,” ungkap Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim.
Antrean sertifikasi guru yang panjang diperparah dengan adanya guru non sertifikasi yang sebentar lagi akan pensiun. Jika sudah melewati batas usia, guru tersebut tentu tidak dapat tunjangan sertifikasi hingga pensiun.
Baca Juga: Guru Honorer dan Tendik Kategori Ini Lho yang Nantinya Diangkat Langsung Jadi PNS Tanpa Tes
Hal ini menjadi perhatian Nadiem dan jajaran Kementerian Pendidikan. Untuk itu, dituangkanlah rencana pemberian tunjangan profesi kepada seluruh guru baik guru sertifikasi maupun non sertifikasi yang diatur dalam RUU Sisdiknas.
Jika RUU Sisdiknas lolos dan sah menjadi Undang-Undang, kata Nadiem, guru yang belum sertifikasi bisa langsung menerima tunjangan profesi tanpa harus menunggu proses sertifikasi dan mengikuti program PPG yang antreannya panjang.
Artinya, sertifikasi guru akan diputihkan dan tidak lagi menjadi syarat untuk menerima tunjangan guru. Sertifikasi atau tidak, dalam RUU Sisdiknas pemberian tunjangan akan disamaratakan.
Hal yang perlu diperhatikan adalah, RUU Sisdiknas hingga kini belum disahkan sebagai Undang-Undang, sehingga aturan di dalamnya belum berlaku apalagi menjadi acuan.
Terkait kepastian tunjangan profesi guru untuk tahun 2023 dihapus atau tidak, dijawab langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
