Network
BERITASOLORAYA.com - Sri Mulyani anggarkan alokasi tunjangan hingga triliun rupiah, diantaranya untuk Tunjangan Hari Raya atau THR, gaji 13 dan juga bantuan masyarakat. THR dan gaji 13 diberikan bagi ASN dan pensiunan. Struktur komponen THR tahun 2023 adalah gaji pokok dan tunjangan, seperti tunjangan: keluarga, pangan, jabatan struktural/fungsional/umum lainnya dan 50% Tukin perbulan bagi ASN yang diberikan Tukin.
Ketentuan THR bagi guru dan dosen yang tidak mendapat Tukin atau tambahan penghasilan akan diberikan 50% dari TPG serta 50% tunjangan profesi dosen bagi dosen.
Adapun pegawai yang berhak mendapat THR tahun 2023, diantara ketentuannya yaitu:
1. Instansi pusat, untuk ASN dan pensiunan di pusat, TNI, Polri dan Pejabat Negara sekitar 1,8 juta orang.
2. THR untuk 3,7 juta orang ASND, termasuk 1 juta orang guru ASND menerima TPG dan yang menerima Tamsil sekitar 527,4 ribu orang.
3. Pegawai ASN pensiunan yang diberikan THR ada 2,9 juta orang.
Baca Juga: CATAT! Jadwal Pencairan Tahap Kedua Bansos BPNT, Jumlah Bantuan yang Diterima Segini…
THR akan dibayarkan pemerintah kepada penerima dalam waktu mulai pada H-10 dari Hari Raya Idul Fitri, jika belum menerima maka diberikan sesudah Hari Raya Idul Fitri.
Adapun gaji 13 diberikan pemerintah kepada penerima pada bulan Juni, dan jika belum menerima diberikan setelah bulan Juni tahun 2023.
Selain THR dan gaji 13, Sri Mulyani juga menganggarkan bantuan perlindungan sosial dengan total Rp476 triliun dalam rangka melindungi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Anggaran Rp28,7 triliun didistribusikan untuk program keluarga harapan (PKH), bantuan sosial melalui kartu sembako anggarannya ditujukan kepada 18,8 juta KPM dengan alokasi sebesar Rp45,1 triliun.
THR akan dibayarkan pemerintah kepada penerima dalam waktu mulai pada H-10 dari Hari Raya Idul Fitri, jika belum menerima maka diberikan sesudah Hari Raya Idul Fitri.
Adapun gaji 13 diberikan pemerintah kepada penerima pada bulan Juni, dan jika belum menerima diberikan setelah bulan Juni tahun 2023.
Selain THR dan gaji 13, Sri Mulyani juga menganggarkan bantuan perlindungan sosial dengan total Rp476 triliun dalam rangka melindungi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Anggaran Rp28,7 triliun didistribusikan untuk program keluarga harapan (PKH), bantuan sosial melalui kartu sembako anggarannya ditujukan kepada 18,8 juta KPM dengan alokasi sebesar Rp45,1 triliun.
Baca Juga: NAAS! KPK Sebut Uang Hasil Korupsi Bupati Meranti untuk Dana Kampanye Riau 2024, Segini Besarannya…
Anggaran mencapai Rp290,6 triliun, dialokasikan untuk bantuan subsidi energi dan subsidi non energi.
Sekitar Rp46,5 triliun diperuntukkan untuk jaminan kesehatan atau JKN bagi 96,8 juta keluarga, bantuan pendidikan dengan program Indonesia Pintar kepada 20,1 juta siswa alokasi anggarannya sebesar Rp9,7 triliun.
Kepada 994,3 ribu mahasiswa sebanyak Rp12,8 triliun telah dialokasikan anggaran Bidikmisi atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah.
Sekitar 21,3 juta KPM mendapat bantuan pemenuhan kebutuhan gizi dengan pemerintah mendistribusikan beras lewat program perlindungan sosial.
Anggaran mencapai Rp290,6 triliun, dialokasikan untuk bantuan subsidi energi dan subsidi non energi.
Sekitar Rp46,5 triliun diperuntukkan untuk jaminan kesehatan atau JKN bagi 96,8 juta keluarga, bantuan pendidikan dengan program Indonesia Pintar kepada 20,1 juta siswa alokasi anggarannya sebesar Rp9,7 triliun.
Kepada 994,3 ribu mahasiswa sebanyak Rp12,8 triliun telah dialokasikan anggaran Bidikmisi atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah.
Sekitar 21,3 juta KPM mendapat bantuan pemenuhan kebutuhan gizi dengan pemerintah mendistribusikan beras lewat program perlindungan sosial.
Kepada 1,4 juta KPM akan didistribusikan bantuan paket ayam dan telur. Lalu, dengan balita stunting, alokasi anggaran yang digelontorkan mencapai Rp8,2 triliun.***
