Network
BERITASOLORAYA.com - Perihal tunjangan kinerja atau tukin bagi PNS, Menpan RB mengungkapkan sedang berdiskusi bersama Menkeu untuk memikirkan jalan keluar paling aman. Azwar Anas berusaha supaya birokrasi bisa berdampak untuk menghasilkan tunjangan kinerja dengan besaran yang normal bagi PNS, sehingga penyalurannya juga merata.
Menpan RB kemudian menyebutkan bahwa perihal birokrasi berdampak ini dikhawatirkan tidak akan efektif, hal ini juga yang dicemaskan oleh Presiden Jokowi. Masalahnya, birokrasi berdampak juga akan terhubung dengan kebijakan tunjangan kinerja bagi PNS.
Dikutip BeritaSoloRaya.com dari YouTube Kemenkeu RI, menurut Menpan RB, yang perlu diperbaiki adalah sistem dari birokrasi berdampak kali ini agar tunjangan kinerja juga tak terlalu sedikit atau terlalu banyak.
“Maka, birokrasi berdampak ini salah satu yang bisa kita kerjakan adalah kalau pimpinan detail ngecek anggaran ini apakah anggaran berdampak atau tidak,” jelas Azwar Anas saat Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2023: Belanja Berkualitas Untuk Transformasi Ekonomi Indonesia.
Menurut yang dipaparkan Menpan RB, jika tidak berdampak alhasil yang muncul tetap itu-itu saja, padahal belum tentu berdampak.
Lebih lanjut, Azwar Anas juga mengatakan kalau hal menjadi kerisauan Presiden Jokowi dan pemerintah, oleh karena itu sistem penilaian RB dirubah.
“Kita ini kadang sibuk ngurus administrasi agar nilai RB-nya ini naik, maka harus ada 295 pertanyaan yang harus dijawab dan ribuan dokumen yang harus di upload,” kata Menpan RB tersebut.
Sebab inilah, saat menjelang penilaian RB banyak pihak yang melakukan rapat di hotel dan dihadiri pula oleh konsultan lalu mengumpulkan dokumen-dokumen untuk menaikkan nilai RB.
