Network
“Bagi penerima manfaat BLT Permakanan yang pindah alamat dan meninggal dunia, tidak bisa digantikan keluarganya. Jadi bantuan itu masuk kembali ke kas daerah,” jelas Imam.
Sedangkan bagi KPM yang tidak bisa datang saat penyaluran di kecamatan, misalnya lansia yang tidak bisa berjalan, maka bantuan diantar ke rumah yang bersangkutan.
Untuk itu, pada Februari 2024, Imam akan mengupdate data KPM BLT Permakanan. Hal itu bertujuan agar penerima bansos tersebut tepat sasaran.
Informasi sebelumnya, besarnya BLT Permakanan di Kota Surabaya sama seperti bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu Rp200 ribu per bulan.
Ada aturan bagi warga Surabaya yang telah mendapatkan bansos dari pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT, tidak diperbolehkan mendaftar dalam BLT Permakanan.
Sebab, bansos tersebut ditujukan untuk pemerataan bantuan bagi warga kurang mampu di Surabaya yang tidak masuk dalam data KPM bansos dari pemerintah pusat.
Bagi warga kurang mampu di Surabaya yang belum mendapatkan bansos dari pemerintah pusat, bisa mendaftarkan diri untuk mendapatkan BLT Permakanan melalui pengurus RT setempat.
Nantinya, pengurus RT, RW serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau LPMK akan mengadakan rapat untuk menentukan penerima BLT Permakanan. Hasil rapat tersebut kemudian akan diusulkan ke Dinas Sosial.***
