BERITASOLORAYA.com – Pendaftaran CPNS sedang dinanti para guru honorer dan tenaga non ASN lainnya agar bisa segera menjadi ASN.
Saat honorer menanti pembukaan pendaftaran CPNS, Kepala BKN (Badan Kepegawaian Negara) justru memastikan tak ada pembukaan CPNS di tahun 2022.
Hal ini tentu membuat honorer dan tenaga non ASN khawatir akan nasibnya di masa depan. Pasalnya, penghapusan honorer akan dimulai pada 2023.
BKN tentu tidak memutuskan harapan honorer untuk menjadi ASN. Untuk itu, honorer diberi peluang lain sebelum 2023.
Baca Juga: Lirik Lagu ‘Di Sana Menanti Di Sini Menunggu’ Versi Maulana Ardiansyah, Trending di Youtube Musik
Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, mengungkapkan tahun 2022 pemerintah akan fokus pada hal lain untuk pengangkatan.
Berdasarkan pernyataan Kepala BKN tersebut, pemerintah hanya akan fokus pada pengangkatan PPPK sebelum 23 November 2023.
“Kita tahun ini hanya fokus mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” ujarnya di Manokwari seperti yang dilansir BeritaSoloRaya.com melalui Antara.
Baca Juga: CPNS 2022 Resmi Ditiadakan! BKN Beri Tawaran Peluang Lain Honorer untuk Jadi ASN
“Karena menyangkut dengan tenaga honorer di daerah yang menjadi fokus dan harus selesai sebelum 23 November,” tambah Bima Haria Wibisana pada Senin, 15 Agustus 2022.
Lebih lanjut Bima juga menyebutkan jumlah formasi yang dibutuhkan untuk mengangkat tenaga PPPK belum diketahui sebab masih dalam tahap pendataan.
Selaras dengan hal tersebut, jumlah formasi PPPK belum dibagikan ke daerah-daerah di Indonesia, termasuk Papua Barat.
Baca Juga: Kang Tae Oh Akui Kecanduan Cinta Park Eun Bin, Fans Penasaran dengan Dua Bintang Populer Ini
Dia juga mengatakan BKN bersama dengan Kemenpan-RB dan Kemendagri masih melakukan pendataan termasuk jadwal tahapan pengangkatan yang berkaitan dengan tenaga PPPK.
"Itu masih kita lihat dulu datanya termasuk akan diverifikasi kembali sehingga ketahuan berapa data bersihnya tenaga honor yang ada di daerah,” pungkasnya.
Bima melanjutkan, “Kita juga harus memastikan bahwa data itu valid.”
Baca Juga: Resep Jalangkote Renyah Anti Melempem, Bisa Jadi Ide Usaha
Menurut Bima, pengangkatan tenaga PPPK tahun ini tidak hanya diperuntukkan bagi guru saja. Namun juga para tenaga kesehatan seperti perawat, dokter, bidan hingga tenaga penyuluh.
Jika memungkinkan, Bima mengatakan ada penerimaan PPPK di luar guru dan tenaga kesehatan. Sebelumnya Bima menyampaikan bahwa ke depan, formasi PNS di Indonesia akan berkurang.
Dia mengungkapkan hal tersebut di hadapan guru PPPK yang menerima SK pengangkatan oleh bupati Manokwari Hermus Indou di Hotel Aston Niu Manokwari.
Kata Bima, kurangnya PNS dan diperbanyak tenaga PPPK bercermin dari negara luar yang jumlah PNS atau public servant-nya hanya 20 persen.
Sedangkan untuk PPPK atau goverment workers mencapai 80 persen dari total pegawai negara.
“Seperti di Australia dan Selandia Baru itu tenaga P3K mencapai 100 persen. Kita memang pelan-pelan menuju ke sana,” kata Bima.***