BERITASOLORAYA.com- Mengangkat tenaga honorer melalui database, adalah salah satu jalan yang dapat ditempuh oleh pemerintah guna menyelesaikan permasalahan tenaga honorer.
Pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN juga harus diprioritaskan untuk tenaga honorer yang telah mengabdi lama.
Saran untuk nasib tenaga honorer yang akan dihapus tahun 2023 ini, disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Itet Tridjajati Sumarijanto.
Itet menyampaikan bahwasanya tenaga honorer telah banyak yang mengabdi ke pemerintah bertahun-tahun lamanya.
Kesejahteraan tenaga honorer pun menurutnya juga patut menjadi prioritas bagi pemerintah.
Utamanya bagi tenaga honorer pada jabatan fungsional seperti nakes maupun non nakes.
Sebab menurutnya, dalam penyelenggaraan negara, ada aspek kesehatan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah yang mesti dihadirkan untuk kesejahteraan tenaga honorer.
Akan tetapi, pada kondisi faktanya masih banyak tenaga honorer yang belum mendapatkan kesejahteraan.
Baca Juga: Tenaga Honorer Dihapus Tahun 2023, MenpanRB Justru Telah Siapkan Ini: Sudah Memutuskan Untuk...
"Honorer nakes dan non nakes dengan pengabdian yang sudah lama, itu juga harus dihargai. Jangan habis manis sepah dibuang, kan begitu. Saya berpikir mereka adalah wakil Tuhan, justru tenaga kesehatan itu adalah Wakil Tuhan," kata Itet, pada Rabu, 25 Januari 2023 lalu, di Gedung Nusantara I, Senayan.
Lebih lanjut Itet menyampaikan bahwa tenaga honorer nakes maupun non nakes seperti guru untuk kesejahteraannya patut untuk dihargai.
"Jadi harus kita perjuangkan baik dari DPR, Pemerintah (Daerah), kita bersinergi. Mereka harus diperjuangkan supaya di dalam penyelenggaraan negara kan ada yang pertama adalah tentang kesehatan, kedua pendidikan, ketiga kesejahteraan," kata Itet.
Itet pun juga menyoroti honor yang diterima oleh tenaga honorer kesehatan yang menurutnya jauh dari kata layak.
"Masa ada nakes yang honornya cuma 60 ribu, 90 ribu, 100 ribu, ini kan tidak manusiawi, padahal mereka melayani manusia," kata Itet.
Guna menyelesaikan permasalahan tenaga honorer baik nakes maupun non nakes agar dapat diangkat menjadi ASN PPPK, menurut Itet perlu adanya pembenahan dari hulu hingga ke hilirnya.
Perlu ada pembenahan database agar bisa membuat manajemen yang baik agar bisa menyelesaikan permasalahan tenaga honorer.
"Nah yang leading sector untuk mengangkat mereka (honorer) adalah dari pemerintah daerah, kepala-kepala daerah, sehingga mereka harus juga mengangkat mereka melalui database. Supaya ketahuan mana yang non ASN mana yang betul-betul ASN, kemudian yang berjuang dengan pengabdian lama, itu juga harus dihargai," kata legislator dapil Lampung II itu.***