BERITASOLORAYA.com - Di tengah kabar penghapusan tenaga honorer dan juga pengangkatannya terkait penataan non ASN, Presiden Joko Widodo atau biasa disebut Jokowi menyinggung soal kondisi rekrutmen di era kepemerintahannya saat masih menjabat menjadi Wali Kota Surakarta.
"Saat saya masih Wali Kota itu sebetulnya sudah 100 persen disetop. Itu saya enggak tahu kenapa bisa muncul ribuan lagi, Itu yang masih dirumuskan untuk dicarikan jalan tengah," ungkap Presiden Jokowi.
Hal tersebut ia sampaikan pada saat Jokowi bertemu dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APPSI melalui rapat kerja nasional atau Rakernas di Balikpapan Kalimantan Timur pada hari Kamis, 23 Februari 2023.
Baca Juga: YES! Honorer Lebih Tenang, Pemda Tak Beri Formasi untuk CASN 2023, Pemerintah Pusat Siap Ajukan
Adapun saat ini, terdapat ribuan tenaga honorer baik tingkat kabupaten/kota sampai provinsi belum juga diangkat sebagai ASN atau Aparatur Sipil Negara
Namun, Jokowi tidak tinggal diam, sebab terkait permasalahan non ASN tersebut masih dicarikan solusinya oleh presiden dan berbagai pihak lainnya, diharapkan nantinya nasib tenaga honorer menemukan titik terang.
Lebih jelasnya, bukti dari kepedulian Presiden Jokowi tersebut adalah dengan berkoordinasi bersama banyak pihak, ia meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB untuk mencari opsi terbaik atau alternatif lain, sehingga ditemukan jalan tengahnya.
"Tadi pagi saya telepon ke Menpan RB bahwa urusan itu masih digodok, tetapi saya minta agar dicarikan jalan tengah yang baik," ungkap Presiden Jokowi pada Kamis, 23 Februari 2023.
Di sisi lain, tahukah Anda, mengapa isu penghapusan tenaga honorer masih menjadi perbincangan banyak pihak? Alasannya adalah, jika tenaga honorer dihapus tanpa diangkat menjadi PPPK atau ASN, nantinya banyak orang yang akan terkena dampakya, terutama non ASN tersebut.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APPSI untuk periode 2022-2023, sekaligus sebagai Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.
"Apabila penghapusan tenaga honorer terjadi, kurang lebih empat juta orang dengan asumsi satu tenaga honorer menghidupi satu istri dan dua anak. Bisa dibayangkan, setidaknya ada 12 juta orang yang bergantung hidup dari kerja tenaga honor," jelas Isran Noor.
Melihat dampak tersebut, melalui acara pra-Rakernas APPSI, Isran Noor meminta agar kepala daerah bersedia untuk memertahankan tenaga honorer, khususnya guru.
Baca Juga: UPDATE Info Honorer 2023: Jokowi Minta Menteri PANRB Bereskan Masalah Non ASN, Begini Jawaban Anas
Karena, yang menjadi sorotan saat ini adalah tenaga honorer bidang pendidikan, kesehatan dan bidang pelayanan publik lainnya. Untuk itu perlunya perhatian bersama.***