Network
Di tahun 1969 dibangun beberapa ruang kelas sebagai pusat pendidikan dan tempat ibadah di atas tanah empang di daerah Jamblang, Jakarta Barat.
Baca Juga: Terungkap Sosok Artis Selebgram TE yang Terlibat Prostitusi Online, Begini Kejadian Lengkapnya
Akan tetapi, beberapa warga sekitar menolak adanya pembangunan tersebut. Barulah di tahun 1975 umat Katolik Kampung Duri mendapat surat keterangan tidak keberatan atas proses pembangunan tempat ibadah.
Ketua Yayasan Bunda Hati Kudus Bruder Wilfried S. MSC membuat surat yang ditujukan pada Gubernur DKI Jakarta Bapak Sutiyoso pada tahun 1997.
Isi surat tersebut adalah permohonan perubahan peruntukan gedung hunian menjadi fasilitas sosial (Fasos) dan memohon keringanan retribusi. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pembangunan aula serbaguna yang dibangun sejak 1980.
Surat tersebut mendapat balasan Gubernur setahun setelahnya yang isinya menyetujui permohonan dan memberikan keringanan biaya retribusi hingga 50%.
Izin mendirikan bangunan gereja baru diajukan pada Januari 1999 oleh Ketua Yayasan BHK kepada Gubernur DKI Jakarta.
Tercatat, Gereja Damai Kristus telah mengirimkan surat sebanyak tiga kali di tahun tersebut. Akan tetapi, permohonan tersebut ditolak oleh warga dan ulama setempat.
Pemberian izin untuk pembangunan gedung Gereja Katolik Damai (nama gereja saat itu) di daerah Kompleks Sekolah Damai dikhawatirkan dapat menyebabkan benturan secara fisik.
Pada April 2001, Panitia Pembangunan Gereja (PPG) Katolik Damai melakukan pertemuan dengan Walikota Madya Jakarta Barat Bapak Harimun H. Dalam pertemuan tersebut Walikota Harimun menyatakan tidak keberatan atas pembangunan gereja dengan syarat harus ada surat keterangan tidak keberatan dari warga sekitar.
