Network
Kedua, prinsip efisien. Artinya, dengan sumber daya anggaran yang seminimal mungkin pemilu bisa mencapai target penyelenggaraan pemilu yang lancar serta aman.
"Nah ini jadi tolong dihitung betul dan saya kira di dalam video Bapak Presiden pada saat rapat tanggal 10 juga beliau minta kepada Menko Polhukam yang menjadi lead di tingkat pemerintah untuk membicarakan dengan KPU dengan DPR agar dikalkulasi betul anggarannya," kata Mendagri.
Pemerintah, melalui Kemendagri, menilai bahwa mengkalkulasi ulang anggaran pemilu penting dilakukan. Hal itu mengingat adanya lompatan anggaran pemilu yang tergolong tinggi. Mulai dari Pemilu 2014, 2019, dan 2022 ini.
Ditambah faktor lain, seperti dipahami saat ini Indonesia masih sedang dilanda Covid-19, serta pada saat bersamaan memulai upaya terhadap pemulihan ekonomi akibat hantaman pandemi Covid-19.
"Karena kita lihat terjadi lompatan yang cukup tinggi dari 2014-2019 ke 2022. KPU, Bawaslu aja Rp103 triliun hingga Rp108 triliun ini berbeda dengan 2014-2019.
Baca Juga: Bahiyyih Kep1er Terlibat Kontroversi Saat Tampil di Queendom 2, Ada Apa?
Oleh karena itu, di tengah situasi sekarang, negara, pemerintah, rakyat membutuhkan biaya mulai dari kita belum tahu apakah pandemi sudah selesai apakah belum," terang Tito.
Dalam rapat itu, selain anggaran juga dibahas agenda lainnya, seperti tahapan, jadwal, dan program pemilu serentak 2024.
Topik rapat pun membahas sejumlah program strategis pengawasan pemilu dalam rangka menyambut pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.
