Network
Merujuk pada surat Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Nomor B/1971/SM.01.00/2022, PKK diimbau untuk melakukan verifikasi dan validasi kembali data honorer yang tidak sesuai.
Adapun hasil rekapitulasi data tenaga non ASN pada tahap pra finalisasi yang sudah masuk sejumlah 2.215.542 data honorer per tanggal 5 Oktober 2022. Jumlah itu diumumkan dalam siaran pers BKN Nomor 020/RILIS/BKN/X/2022.
Dua juta lebih data tersebut merupakan data honorer di instansi pusat sejumlah 335.639 dan 1.879.903 data dari instansi daerah.
Baca Juga: Cara Daftar PPPK 2022 Khusus Pelamar Guru, Resmi Dibuka 25 Oktober
Disampaikan dalam surat BKN Nomor 33302/B-SI.01.01/SD/K/2022, hasil pendataan prafinalisasi bisa diketahui melalui laman https://pengumuman-nonasn.bkn.go.id/pengumuman.
Pengumuman tersebut bisa menjadi rujukan bagi honorer dan instansi pemerintah untuk mengetahui status masing-masing honorer dalam pendataan.
Jika data telah diverifikasi dan validasi sesuai dengan ketentuan, hasil finalnya wajib disertakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atau SPTJM yang ditandatangani oleh PPK.
BKN menegaskan jika data final tidak disertai dengan SPTJM, maka tidak akan dimasukkan dalam data dasar tenaga non ASN.
Baca Juga: Pemprov Wilayah Ini Komitmen Tak Akan Hapus Honorer, Cek Apakah Daerah Anda
Lebih lanjut jika di kemudian hari terdapat data yang tidak sesuai dengan ketentuan PANRB, akan berdampak pada pertanggung jawaban hukum baik itu bagi PPK atau Pimpinan Unit Kerja.
