Resmi, BKN Ungkap Pengelolaan Manajemen ASN,  Ada Reformasi Birokrasi? 

Hal itu disampaikan dalam pertemuan dengan pimpinan lembaga pemerintah setingkat kementerian pada bidang manajemen kepegawaian (ASN) pada lingkup ACCSM+3 (ASEAN+3 Cooperation on Civil Service Matters).

Menurut Bima, saat ini kondisi manajemen ASN dihadapkan pada berbagai tantangan di era disrupsi, baik mulai dari kondisi pandemi Covid-19 sampai dengan tuntutan dan kebutuhan industri 4.0.

Baca Juga: Pelamar PPPK Guru Tahun 2022 Dapat Lihat Ketentuan dan Petunjuk Seleksi Lengkapnya di Link Berikut Ini

Terkait pedoman reformasi birokrasi, pemerintah telah berupaya untuk melakukan akselerasi penataan birokrasi yang sudah dimulai sejak tahun 2008.

Lebih lanjut, pada grand design reformasi birokrasi 2020-2025, pemerintah menargetkan birokrasi berkelas dunia yang didukung oleh smart ASN.

"Untuk itu BKN memprioritaskan pengelolaan manajemen yang menyasar kualitas ASN, baik dari aspek kompetensi dan kinerjanya,” kata Bima, dikutip BeritaSoloRaya.com melalui BKN.

Pada dasarnya, target utama reformasi birokrasi di Indonesia, terutama dilihat dalam konteks pengelolaan SDM Aparatur Sipil Negara.

Baca Juga: Kreasikan Saja Persediaan Telur, Tepung dan Coklat di Rumah Jadi Kue Putu Belanda, Simak Resep Lengkapnya

Hal itu sejalan dengan yang disampaikan Bima, bahwa salah satu concern Presiden RI, Jokowi menuntut agar pelayanan pemerintah harus benar-benar dirasakan masyarakat.

Selain itu, pelayanan Pemerintah juga tidak hanya berhenti pada tataran regulasi serta kebijakan.