Network
Adapun terkait pendataan honorer yang sedang diakukan, hasil pengolahannya akan dibahas oleh DPR dan lintas kementerian untuk selanjutnya disampaikan ke presiden.
Sementara itu, pemerintah ingin pelayanan publik dan reformasi birokrasi berjalan optimal, menuju birokrasi kelas dunia dengan terus memperhatikan kesejahteraan honorer.
Opsi yang ditawarkan Menpan RB untuk menuntaskan masalah honorer di antaranya seluruh honorer diangkat menjadi ASN PPPK, diberhentikan semua, atau diangkat secara bertahap sesuai skala prioritas.
Baca Juga: Mitos dan Fakta Stroke yang Harus Anda Ketahui, Jangan Sampai Salah Paham!
Opsi pertama yakni mengangkat seluruh guru honorer dan tenaga non ASN menjadi ASN dengan status PPPK. Untuk hal ini, negara akan membutuhkan keuangan yang tidak sedikit.
Bukan itu saja, pemerintah juga harus menghadapi tantangan soal kualitas dan kuantitas honorer bersangkutan.
Ada yang sangat bagus kualitas dan kualifikasinya. Tapi mungkin ada yang kualitasnya belum memenuhi syarat,” pungkas Anas.
Baca Juga: Gubernur Isran Tolak Penghapusan Honorer, Minta Non ASN Dijadikan Ini Saja
Selanjutnya, alternatif solusi kedua yakni tenaga non ASN yang diberhentikan semua, solusi ini pun tentu akan berdampak secara langsung pada pelayanan publik.
Anas menjelaskan bahwa bukan tidak mungkin pelayanan publik akan terganggu.
