Network
BERITASOLORAYA.com – Kabar penghapusan honorer terus terdengar mengingat sebentar lagi memasuki tahun 2023.
Isu honorer dihapus tahun 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 yang menyebutkan 5 tahun setelah PP tersebut diundangkan, hanya ada status ASN PPPK dan PNS di lingkungan instansi pemerintah.
Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga tengah merancang solusi untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer, apakah akan diangkat ASN seluruhnya, dihapus seluruhnya, atau diangkat sesuai proritas.
Ketidakjelasan nasib honorer kedepannya tentu membuat para tenaga non ASN ini khawatir.
Jika penghapusan honorer dijalankan, dampaknya akan menyebabkan pengangguran massal yang juga menjadi masalah serius bagi pemerintah.
Menurut Menpan RB Abdullah Azwar Anas, mengangkat seluruh honorer menjadi pegawai ASN seluruhnya juga merupakan opsi yang cukup sulit.
Pasalnya, kualitas tenaga honorer harus menjadi pertimbangan dan dana yang akan dikeluarkan pemerintah pun jumlahnya tidak sedikit.
Baca Juga: Info Tenaga Honorer 2023: Bakal Dibagi 2 Kategori, Salah Satunya dapat Gaji Ke-13, Wah Senangnya!
Kabar penghapusan honorer di tahun 2023 rupanya tidak berpengaruh terhadap keputusan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.
Isran berkomitmen akan mempertahankan tenaga honorer di lingkungan pemerintahannya dan tetap mempekerjakan mereka di tahun 2023.
Menurut Isran, jika honorer dihapus, akan menimbulkan pengangguran massal di setiap daerah dan berdampak pada tenaga honorer serta keluarganya.
Baca Juga: RESMI, 3 Opsi Status Tenaga Honorer di Tahun 2023, Diangkat Semua Atau Diberhentikan? Atau...
“Saya berkomitmen tenaga honorer tidak akan dihapus. Apakah nantinya diganti namanya sesuai nomeklatur,” tegasnya di Samarinda, dikutip BeritaSoloRaya.com dari Antara Kaltim.
Menurut Gubernur Kalimantan Timur tersebut, pemerintahan terkecil seperti desa masih banyak memiliki tenaga yang berstatus honorer.
Sebut saja tenaga penyuluh dan ditambah komponen pendukungnya seperti Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) yang diperkirakan jumlahnya mencapai 480 ribu di seluruh Indonesia.
Kabupaten Kutai Timur sendiri memiliki 265 pengurus dan anggota Perhiptani yang statusnya masih honorer.
Kata Isran, hingga saat ini belum tercipta lapangan kerja di luar pemerintahan jika aturan penghapusan honorer diterapkan oleh pemerintah.
“Data yang saya dapatkan, tenaga honorer di seluruh Republik Indonesia jumlahnya lebih kurang tiga juta orang, itu termasuk honorer guru, penyuluh, dan tenaga kesehatan,” ungkapnya.
Dari jumlah tersebut, masing-masing menanggung empat anggota keluarga sehingga jumlahnya akan berlipat.
Baca Juga: Hore! Pencairan BSU Diperpanjang, Segera Manfaatkan Kesempatan Ini Sebelum...
“Dampaknya secara tidak langsung menambah angka pengangguran serta menciptakan kemiskinan baru,” tambah Gubernur Kalimantan Timur itu.
Wacana penghapusan honorer sendiri saat ini masih dikaji pemerintah. Berdasarkan pernyataan Plt BKN Bima Haria Wibisana, ada kemungkinan penghapusan akan ditunda.
Jika rencananya penghapusan berjalan di tahun 2023, Bima mengungkapkan penundaan bisa dilakukan 3 hingga 4 tahun ke depan.***
