Network
Maka dari itu, Menpan RB menyatakan bahwa pada prinsipnya, pemerintah berupaya agar pelayanan publik dan reformasi birokrasi berjalan optimal. Namun, disisi lain juga akan diupayakan agar tidak akan ada tenaga honorer yang kehilangan pekerjaan.
“Prinsipnya, pemerintah ingin pelayanan publik dan reformasi birokrasi berjalan optimal, menuju birokrasi berkelas dunia, dan di sisi lain diupayakan agar tidak ada tenaga non-ASN yang kehilangan pekerjaan,” Jelas Menpan RB.
Untuk alternatif solusi yang pertama, Menpan RB menyatakan apabila seluruh tenaga honorer atau non ASN diangkat jadi ASN maka akan membutuhkan kekuatan keuangan negara yang cukup besar.
Di sisi lain, Menpan RB juga menyebut jika seluruh tenaga honorer diangkat semua, akan ada tantangan karena masih meraba-raba terkait kualitas dan kualifikasi dari non ASN tersebut.
Adapun pada alternatif solusi yang kedua, Menpan RB menyatakan jika seluruh tenaga honorer diberhentikan semua maka akan berdampak pada kelangsungan pelayanan publik.
Baca Juga: Berlaku Januari 2023, Peraturan Baru PANRB Ini akan Mudahkan Pelayanan Tenaga Honorer dan ASN
"Konsekuensinya adalah terganggunya pelayanan publik. Karena banyak ASN yang masa pensiunnya sudah tiba tapi belum ada yang menggantikan di sektor-sektor pelayanan publik terutama di sektor pendidikan dan kesehatan," jelas Menpan RB.
Ketiga, apabila pemerintah tidak mengambil opsi 1 dan 2 maka tenaga honorer atau non ASN diangkat sesuai dengan prioritas secara bertahap.***
