Network
BERITASOLORAYA.com – Hingga kini, nasib tenaga honorer jelang adanya penghapusan non ASN masih diupayakan oleh pemerintah.
Dalam menyelesaikan masalah tenaga honorer jelang adanya penghapusan non ASN pada 28 November 2023, hingga kini pemerintah masih mencari opsi terbaik.
Kemenpan RB sebelumnya telah mengadakan Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI dalam penanganan penataan nasib tenaga honorer di Indonesia.
Baca Juga: Tunjangan Guru Alami Perubahan Ini dalam RUU Sisdiknas. Bagaimana Penjelasannya? Lihat di Sini...
Pada Rapat Kerja tersebut, Menpan RB Abdullah Azwar Anas telah menyampaikan tiga opsi alternatif yang ditawarkan terkait nasib tenaga honorer atau non ASN kepada Komisi II DPR RI.
Menpan RB menyebutkan bahwa dengan adanya tiga opsi tersebut dapat menjadi alternatif solusi dalam penyelesaian masalah tenaga honorer atau non ASN.
"Ada tiga solusi yang ditawarkan, yaitu tenaga non-ASN diangkat seluruhnya menjadi ASN, diberhentikan seluruhnya, atau diangkat sesuai dengan skala prioritas," ungkap Menpan RB saat Raker bersama Komisi II DPR RI di Jakarta pada November 2022 lalu.
Dalam tiga opsi yang ditawarkan Menpan RB tersebut, tentunya akan memiliki kelebihan dan kekurangan bagi nasib tenaga honorer atau non ASN kedepannya.
Maka dari itu, Menpan RB menyatakan bahwa pada prinsipnya, pemerintah berupaya agar pelayanan publik dan reformasi birokrasi berjalan optimal. Namun, disisi lain juga akan diupayakan agar tidak akan ada tenaga honorer yang kehilangan pekerjaan.
“Prinsipnya, pemerintah ingin pelayanan publik dan reformasi birokrasi berjalan optimal, menuju birokrasi berkelas dunia, dan di sisi lain diupayakan agar tidak ada tenaga non-ASN yang kehilangan pekerjaan,” Jelas Menpan RB.
Untuk alternatif solusi yang pertama, Menpan RB menyatakan apabila seluruh tenaga honorer atau non ASN diangkat jadi ASN maka akan membutuhkan kekuatan keuangan negara yang cukup besar.
Di sisi lain, Menpan RB juga menyebut jika seluruh tenaga honorer diangkat semua, akan ada tantangan karena masih meraba-raba terkait kualitas dan kualifikasi dari non ASN tersebut.
Adapun pada alternatif solusi yang kedua, Menpan RB menyatakan jika seluruh tenaga honorer diberhentikan semua maka akan berdampak pada kelangsungan pelayanan publik.
Baca Juga: Berlaku Januari 2023, Peraturan Baru PANRB Ini akan Mudahkan Pelayanan Tenaga Honorer dan ASN
"Konsekuensinya adalah terganggunya pelayanan publik. Karena banyak ASN yang masa pensiunnya sudah tiba tapi belum ada yang menggantikan di sektor-sektor pelayanan publik terutama di sektor pendidikan dan kesehatan," jelas Menpan RB.
Ketiga, apabila pemerintah tidak mengambil opsi 1 dan 2 maka tenaga honorer atau non ASN diangkat sesuai dengan prioritas secara bertahap.***
