Network
Oleh karena itu, Menteri PANRB mengungkapkan bahwa pada prinsipnya pemerintah akan berupaya agar pelayanan publik dan reformasi birokrasi dapat berjalan normal sekaligus menghindari tenaga honorer yang kehilangan pekerjaan.
“Prinsipnya, pemerintah ingin pelayanan publik dan reformasi birokrasi berjalan optimal, menuju birokrasi berkelas dunia, dan di sisi lain diupayakan agar tidak ada tenaga non-ASN yang kehilangan pekerjaan,” Jelas Menteri PANRB.
Menteri PANRB menjelaskan untuk solusi alternatif pertama, apabila seluruh tenaga honorer atau non ASN diangkat semua maka perlu kekuatan keuangan negara yang cukup besar.
Namun, apabila pemerintah sanggup menyediakan anggaran yang cukup besar maka kemungkinan tenaga honorer diangkat jadi ASN akan semakin besar.
Selain itu, Menteri PANRB juga mengungkapkan bahwa jika seluruh tenaga honorer diangkat semua menjadi ASN maka akan ada tantangan karena masih meraba-raba perihal kualitas dan kualifikasi non ASN tersebut.
Adapun terkait solusi alternatif yang kedua, Menteri PANRB menilai apabila seluruh tenaga honorer atau non ASN diberhentikan semua maka akan berdampak terhadap kelangsungan pelayanan publik.
"Konsekuensinya adalah terganggunya pelayanan publik. Karena banyak ASN yang masa pensiunnya sudah tiba tapi belum ada yang menggantikan di sektor-sektor pelayanan publik terutama di sektor pendidikan dan kesehatan," jelas Menpan RB.
Apabila pemerintah tidak mengambil opsi alternatif 1 dan 2, maka akan ada pengangkatan tenaga honorer atau non ASN sesuai dengan prioritas secara bertahap.
