Network
BERITASOLORAYA.com – Hingga kini pemerintah masih mencari opsi terbaik dalam menyelesaikan masalah tenaga honorer jelang adanya penghapusan non ASN pada 28 November 2023.
Komisi II DPR RI sebelumnya telah mengadakan Rapat Kerja bersama Kemenpan RB dalam penanganan dan penataan nasib tenaga honorer di Indonesia.
Terkait nasib tenaga honorer atau non ASN pada Rapat Kerja tersebut, Menpan RB Abdullah Azwar Anas telah menyampaikan tiga opsi alternatif di hadapan Komisi II DPR RI.
Menurut Menpan RB, tiga opsi tersebut nantinya bisa menjadi alternatif solusi pemerintah dalam upaya menyelesaikan nasib tenaga honorer atau non ASN di Indonesia.
"Ada tiga solusi yang ditawarkan, yaitu tenaga non ASN diangkat seluruhnya menjadi ASN, diberhentikan seluruhnya, atau diangkat sesuai dengan skala prioritas," kata Menpan RB saat Raker bersama Komisi II DPR RI di Jakarta pada November 2022 lalu.
Tentunya Dalam tiga opsi yang ditawarkan Menpan RB tersebut akan terdapat kelebihan dan kekurangan bagi nasib tenaga honorer atau non ASN kedepannya.
Baca Juga: Semua Tenaga Honorer Hanya Butuh Alternatif Ini Jika Ingin Diangkat ASN, Menpan RB Beri Tanggapan
Oleh karena itu, Menpan RB mengungkapkan bahwa prinsipnya yaitu selain berupaya agar pelayanan publik dan reformasi birokrasi berjalan optimal, di sisi lain juga untuk menghindari nasib tenaga honorer yang kehilangan pekerjaan.
“Prinsipnya, pemerintah ingin pelayanan publik dan reformasi birokrasi berjalan optimal, menuju birokrasi berkelas dunia, dan di sisi lain diupayakan agar tidak ada tenaga non-ASN yang kehilangan pekerjaan,” Jelas Menpan RB.
Terkait alternatif solusi yang pertama, Menteri PANRB menyampaikan bahwa apabila seluruh tenaga honorer atau non ASN diangkat menjadi ASN maka tentunya akan membutuhkan kekuatan keuangan negara yang cukup besar.
Baca Juga: Tunjangan Guru Alami Perubahan Ini dalam RUU Sisdiknas. Bagaimana Penjelasannya? Lihat di Sini...
Selain itu, Menpan RB menilai apabila seluruh tenaga honorer diangkat semua menjadi ASN, maka akan ada tantangan karena masih meraba-raba terkait kualifikasi dan kualitas dari non ASN tersebut.
Menpan RB juga menilai jika pemerintah mengambil solusi alternatif kedua maka akan berdampak pada kelangsungan pelayanan publik.
"Konsekuensinya adalah terganggunya pelayanan publik. Karena banyak ASN yang masa pensiunnya sudah tiba tapi belum ada yang menggantikan di sektor-sektor pelayanan publik terutama di sektor pendidikan dan kesehatan," jelas Menpan RB.
Apabila pemerintah tidak mengambil opsi 1 dan 2 maka pada opsi ketiga akan melakukan pengangkatan tenaga honorer atau non ASN sesuai dengan prioritas.***
