Network
Melalui rapat tersebut, Menteri Anas menegaskan pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi mencari alternatif terbaik, tanpa mengesampingkan sisi kemanusiaan dan pengabdian bagi tenaga honorer.
Sebab nantinya pemerintah menyusun beberapa opsi yang akan disampaikan kepada parlemen. Beberapa alternatif itu segera didetilkan bersama tim dari provinsi, kabupaten, dan kota.
“Kita tentu juga memasukkan faktor-faktor seperti harus terus terjaganya kualitas pelayanan publik. Insyaallah nanti opsi terbaik bagi semuanya yang akan dijalankan oleh pemerintah, dengan mempertimbangkan berbagai faktor,” kata Menteri Anas.
Bahkan menurut penjelasan dari Ketua Dewan Pengurus APEKSI Bima Arya bahwa pertemuan kali ini menemukan titik terang untuk penataan tenaga non-ASN.
Baca Juga: Penting! Kemdikbud Wajibkan Sekolah Lakukan Hal Ini Sebelum Akhir Bulan Januari 2023
"Kami menetapkan bahwa proses ini harus diakselerasi, jadi kita optimistis," ucap Bima Arya.
Beberapa pandangan dari ketua asosiasi pemerintah daerah ini akan diturunkan menjadi regulasi yang diusahakan menguntungkan berbagai pihak.
Pihak yang memang dihadirkan pada rapat tersebut tidak lain memang mendukung regulasi yang telah disepakati.
Bahkan berbagai aspek didiskusikan untuk menyusun regulasi ini, termasuk terkait keuangan.
Baca Juga: Wah, Tenaga Honorer akan Dipertahankan di Daerah Ini. Mengapa? Begini Penjelasan Pemda...
