Network
Ganjar mengusulkan kepada MenpanRB untuk mengubah metode rekrutmen PPPK dengan tidak lagi menggunakan tes potensi akademik.
Ganjar ingin agar rekrutmen PPPK ke depan bisa memaksimalkan skill pendaftar yang tepat dan sesuai dengan formasi.
“Wabil khusus untuk menyelesaikan honorer ini, tolong yang punya pengalaman sudah puluhan tahun, belasan tahun, testingnya diubah. Tidak lagi menggunakan model testing potensi akademis, tapi betul-betul skill. Maka yang di kami, provinsi, sudah lakukan itu,” jelas Ganjar.
Menurut Ganjar, masalah tenaga honorer ini sangat rumit dan pemerintah harus bisa duduk bareng mendiskusikan dengan berbagai ahli dan kalangan.
“Saya sampaikan terkait dengan honorer ini rasanya kita butuh duduk bareng, dan saya juga sampaikan pada ASN-ASN yang bagus mesti tetap kita kasih reward, kita promo, kita kasih kesempatan mereka bisa sampai jabatan tertinggi. Tapi mereka yang korupsi, narkoba, asusila, dan seterusnya, dipecat saja, dipermudah, jangan sulit-sulit. Sehingga nanti ASN-nya bisa sangat kompetitif,” jelas Ganjar.
Ganjar menilai keputusan penghapusan tenaga honorer sangat tergesa-gesa karena tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.
Dalam tingkat pemerintah daerah, masih banyak instansi yang kekurangan sumber daya manusia ASN sehingga banyak yang membutuhkan tenaga honorer.
“Maka saran saya di-review dulu,” minta Ganjar.
