Network
"Kalau itu dihapus dan tidak boleh, maka kami kekurangan pegawai. Guru saja kami kurang. Kalau itu (honorer) dipangkas, kami Ndak ada guru. Lah yang mau ngisi siapa?" Kata Ganjar, sebagaimana dikutip BeritaSoloRaya.com dari laman resmi jatengprov.go.id, pada Rabu, 15 Februari 2023.
Baca Juga: Resmi, Jadwal Penting KIP Kuliah Tahun 2023, dari Gelombang 1 dan 2, Simak Selengkapnya
Selain itu, Ganjar menyampaikan bahwa selama ini negara belum mampu menyediakan pegawai sesuai kebutuhan.
Bahkan beberapa Pemda mengatasi kekurangan tersebut dengan mengangkat tenaga honorer.
"Bisa saja solusinya boleh mengangkat honorer, tapi syaratnya daerah yang mengangkat honorer harus membiayai sendiri, tidak membebani Pemerintah Pusat. Saya kira, itu solusi yang sangat bagus," kata Ganjar.
Ganjar juga berpendapat bahwa negara harus membuat inovasi untuk mengisi kekosongan-kekosongan pegawai.
Baca Juga: Hore, Tenaga Honorer K2 Dapat Kabar Baik Ini dari Pemerintah, Langsung Melesat dari Non ASN Lain
Tidak hanya itu, Ganjar juga menyampaikan bahwa terdapat format PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang dapat ditempuh.
Akan tetapi, hal tersebut sifatnya terbatas, oleh sebab itu tenaga kontrak diperlukan.
"Untuk menghindari honorer, ya tinggal dikontrakkan saja, jadi ada determinasi waktu untuk mengerjakan itu," kata Ganjar.
