Network
BERITASOLORAYA.com – Persoalan tenaga honorer sampai hari ini belum terselesaikan. Belum ada kebijakan yang pro terhadap tenaga honorer, baik secara pengupahan, jaminan sosial, jaminan kesehatan dan penetapan status sebagai tenaga pekerja.
Dikutip Beritasoloraya.com dari Ombudsman RI, menurut Asisten Bidang Pemeriksaan Perwakilan Ombudsman RI Jawa Barat, Iman Dani Ramdani pengangkatan tenaga honorer baik di pusat maupun di daerah sebenarnya dilatarbelakangi oleh beberapa masalah, seperti kurang adanya pengisian sumber daya manusia (SDM) di lingkup instansi pemerintahan.
Ramdani menjelaskan permasalahan ini secara umumnya bahwa ada beberapa sektor yang perlu dibenahi, seperti sektor pelayanan administratif, publik, dan tenaga lainnya yang tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah.
Baca Juga: Rangkuman 5 Megaproyek Ambisius Arab Saudi di Tangan MBS, Ada Penampakan 'Ka’bah Baru'
Dalam hal ini, yang dimaksud olehnya adalah perekrutan melalui mekanisme Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau pun di Calon Aparatur Sipil Negara (CASN).
Ramdani mengatakan pada implementasinya, standardisasi perekrutan terhadap tenaga honorer belum dapat dianggap seragam, sehingga menimbulkan disinformasi dan mindset yang salah dari sistem kepegawaian yang telah ada.
Hal ini ternyata semakin parah karena sikap Pemerintah yang seakan-akan tidak segera mengakhiri kondisi tenaga honorer dari masa ke masa.
Baca Juga: Resmi, Pensiun PNS dengan Kenaikan Penghasilan Kurang dari 5 Persen Diberikan Tambahan ini
