Network
Selain itu, Adi juga menyampaikan bahwa melalui surat edaran dari MenpanRB pada tahun 2022 lalu hingga tahun 2023, maka sejak diterbitkannya SE tersebut, Pemkot Bandung sudah mulai melakukan pemetaan untuk sejumlah ASN di Kota Bandung.
"Sudah dipetakan juga non ASN yang mengerjakan pekerjaan ASN ada berapa orang. Jumlah non ASN yang mengerjakan pekerjaan non ASN. Serta jumlah non ASN yang sudah tergabung dalam outsourcing," kata dia.
Tidak hanya itu, Adi juga menyampaikan bahwa di tahun 2022 lalu juga muncul juga SE baru dari MenpanRB, Pemerintah Pusat untuk melakukan pendataan ulang seluruh tenaga honorer.
"Termasuk didata tenaga honorer yang kemungkinannya bisa menjadi PPPK dengan berbagai kriteria. Salah satunya, jika dia sampai Desember 2021 sudah 1 tahun bekerja di pemerintahan," kata Adi.
Meski ada kemungkinan untuk tenaga honorer tersebut diangkat menjadi ASN PPPK, Adi mengaku bahwa tidak semua tenaga honorer dapat diangkat menjadi PPPK.
Baca Juga: 5 Fakta Rencana Tenaga Honorer Dihapus Tahun 2023, Salah Satunya Masa Kerja Non ASN yang Diangkat...
Meski demikian, Adi menjelaskan bahwa untuk tenaga honorer K2 akan menjadi prioritas untuk diangkat pada pengangkatan ASN PPPK.
"Di lapangan juga beredar, kalau para honorer yang sudah melakukan pendataan akan langsung diangkat jadi PPPK. Tidak betul berita itu," kata Adi.
Hal itu disebabkan tenaga honorer untuk dapat diangkat menjadi ASN PPPK harus tes terlebih dahulu.
