Network
BERITASOLORAYA.com – Tenaga non ASN atau tenaga honorer yang jumlahnya tidak sedikit menjadi permasalahan tersendiri untuk pemerintah Indonesia.
Permasalahan tenaga honorer tersebut hingga saat ini terus dicarikan jalan keluar terbaik oleh pemerintah, yaitu melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).
Dilansir BeritaSoloRaya.com dari laman Sekretariat Kabinet pada 2 Maret 2023 lalu, Presiden Joko Widodo pun menyampaikan arahan kepada Abdullah Azwar Anas selaku MenPAN RB agar mencarikan jalan keluar yang dapat diterima semua pihak atas permasalahan ini.
Baca Juga: Awas! TPG Triwulan 1 Tahun 2023 Bisa Gagal Cair karena 6 Hal Ini, Apa Saja?
Menjawab arahan Presiden dan usai membahasnya bersama pemangku kepentingan terkait, MenPAN RB mengungkapkan bahwa permasalahan tenaga honorer sebentar lagi selesai, karena sudah mencapai tahap ini.
“Seperti pekan lalu saya ketemu para gubernur dalam APPSI (Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia), kita bahas soal tenaga non ASN. Semoga bisa segera sepakat solusinya dalam waktu yang tak lama lagi,” tutur MenPAN RB.
Jalan keluar terbaik dipersiapkan dengan mempertimbangkan fungsi tenaga honorer yang sangat berperan dalam memberikan pelayanan publik, misalnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya.
“Secara faktual, memang tenaga non ASN (tenaga honorer) berperan dalam pelayanan publik, sangat membantu dalam penyelenggaraan pelayanan publik seperti soal pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan publik lainnya,” jelas Anas.
