Network
BERITASOLORAYA.com — Pada rapat dengar pendapat umum (RDPU) antara Komisi II DPR RI dan Kemenpan RB, pihak DPR terlihat mendesak Menpan RB terkait jumlah usulan kebutuhan formasi untuk IPDN, posisi jabatan pelaksana.
Kesepakatan dalam SK antara Kemenpan RB dan Kemendagri disebutkan bahwa moratorium hanya disediakan pada 2024 kenapa bisa dimajukan hingga 2023. Pihak Komisi II DPR mempertanyakan jumlah 534 untuk jabatan fungsional.
Lalu bagaimana dengan formasi kebutuhan jabatan pelaksana? Pihak Komisi II DPR RI, juga mempertanyakan nasib orang-orang yang sudah disekolahkan negara. Setelah melihat jumlah formasi untuk IPDN yang hanya untuk jabatan fungsional saja.
Baca Juga: WOW, Menpan RB Menjaminkan 3 Hal Ini untuk Tenaga Honorer, Nasibnya Semakin Jelas di 2023…
Beralih pada Alex Denni, dijelaskan bahwa 4,2 juta ASN yang dimiliki oleh negara juga terdiri dari 1,5 juta ASN dengan posisi sebagai jabatan pelaksana.
Menurut Alex Denni, Kemenpan RB sedang secara masif melakukan digitalisasi dengan Perpres SPBE. Maka dari itu, dampak dari digitalisasi adalah shifting di dalam jabatan.
Alex Denni berujar, bagi negara-negara maju yang sudah lebih dulu menerapkan transformasi digital, struktur ASN nya sudah terbalik. Bukan lagi jabatan pelaksana yang lebih banyak, hal ini juga disebabkan karena interaksi masyarakat lebih banyak dengan digital.
Baca Juga: TERBARU! Solusi untuk Honorer, Menpan RB Sampaikan Tidak Ada Pengurangan Pendapatan untuk Non ASN
