Pihaknya menjelaskan bahwa gaji PNS lebih penting sebab bisa menambah pendapatan para PNS di setiap tahunnya. Mengingat, PNS sudah mengabdikan diri dalam menjalankan tugasnya dalam pelayanan publik.
Lebih lanjut, Mardani Ali menilai ada ketimpangan nominal tukin antarinstansi, utamanya tukin di Direktorat Jenderal Pajak atau DJP yang nilainya lebih besar dibanding dengan instansi lain.
Begitu juga dengan perbedaan tiap daerah di mana tukin di Pemda DKI Jakarta mesti lebih besar dibanding daerah lain.
Baca Juga: HORE, SK PPPK Tenaga Kesehatan Palangka Raya Resmi Diserahkan Wali Kota, Pembayaran Gaji Mulai….
“Jadi semua mesti punya standar yang baik ya. Plus jangan kepanjangan rantai birokrasi,” kata Mardani Ali.
Mardani Ali juga menjelaskan bahwa sebenarnya rencana kenaikan tukin tersebut harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, karena akan bermuara para pelayanan publik.
"Misal minimal semua ASN gaji awal Rp 10 juta, baru tunjungan kinerja diatur dengan seksama," kata Mardina Ali.
Jika pemerintah telah menyetarakan dan meminimalisasi ketimpangan, maka selanjutnya bisa disesuaikan dengan kinerja para ASN, bukan per instansi seperti yang terjadi selama ini.