Network
Menpan RB itu kemudian mengungkap keinginan dari sejumlah daerah agar passing grade diturunkan. Inilah yang kemudian Azwar Anas meminta BKN supaya melakukan reformulasi terhadap nilai ambang batas pada seleksi PPPK.
Meninggalkan topik mengenai alasan dari ketidaklulusan banyak peserta PPPK yang diakibatkan tingkat passing grade, Menpan RB juga membahas perihal adanya pemda yang masih belum membayar gaji pegawai PPPK.
Baca Juga: MUTLAK! Demi Tenaga Honorer, Menpan RB Sampaikan Hal Terlarang Ini untuk Bupati dan Wali Kota….
“Belum lagi kami sudah rekrut PPPK tapi duitnya belum ditransfer oleh Kementerian Keuangan. Ada yang kayak begitu?” tanya Azwar Anas.
“Nah ini nanti, kalau bisa bapak/ibu mengirimkan surat ke Kementerian Keuangan,” imbuhnya. “Apa betul irmaknya tidak keluar perihal PPPK? Maka, postur belanja di kabupaten/kota naik drastis,” kata Azwar Anas.
Menpan RB kemudian mengatakan, “Karena apa? dana transfernya tidak tergiring. Ada daerah yang merekrut hingga 2.000 orang untuk PPPK, ternyata katanya dananya tidak ditransfer.”
“Maka, struktur belanja yang tadinya 28%, karena mengambil dari APBD naik jadi 40%,” pungkas Menpan RB. “Dan ini tentu mengganggu regulasi,” tuturnya.
Baca Juga: TAHUN 2023 Pemerintah Buka Seleksi CASN, PPPK dan PNS untuk Umum, Ada Jadwalnya?
Azwar Anas kemudian meminta agar kepala daerah menghitung, ada berapa daerah Kabupaten/Kota yang tidak ditransfer dananya untuk PPPK atau yang belum diirmak.
