Network
Lebih lanjut, Kenneth menyampaikan bahwa kebijakan jam kerja yang akan diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta tersebut juga harus memerhatikan sektor swasta.
Hal itu disebabkan karena penerapan tentang kebijakan jam kerja tersebut akan membutuhkan waktu bagi sektor swasta agar bisa menyesuaikannya. Sebab, tentunya regulasi tersebut akan berdampak terhadap kelangsungan bisnis.
"Biar bagaimanapun mereka pengusaha juga bayar pajak lo dan menyumbang (Pendapatan Asli Daerah) yang besar juga untuk DKI," jelas Kenneth.
Ia menjelaskan bahwa seharusnya Pemprov DKI Jakarta lebih fokus pada perbaikan pelayanan transportasi umum untuk mengurangi dampak kemacetan di Ibu kota.
Baca Juga: SAH! Pemerintah Akan Membuka CPNS 2023 di Bulan September untuk Fresh Graduate dengan Kuota 206.000
Tentunya pelayanan transportasi umum yang akan digunakan harus aman dan nyaman ketika digunakan masyarakat di DKI Jakarta. Selain itu, Ia juga menyarankan untuk menambah armada fasilitas transportasi umum agar mencukupi jumlah permintaan.
Selain itu, Kenneth pun menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta meningkatkan biaya parkir untuk di setiap kantong parkir DKI Jakarta.
Ia juga meminta agar pengawasan terhadap kantong parkir tersebut dapat dilakukan secara ketat untuk menghindari parkir liar.
"Harus diawasi, jangan sampai jadi parkir liar karena nanti biaya tarifnya tidak masuk ke DKI," jelas Kenneth.
Baca Juga: PANRB Akan Setujui, Honorer Bisa Jadi ASN Part Time dengan Mendapatkan Pekerjaan Berikut Ini...
